Koreri.com, Timika – Aksi demo sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari unsur Amugme-Kamoro (Amor) yang memprotes hasil rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 11 Maret 2026 lalu menuai berbagai tanggapan dari tokoh masyarakat.
Tokoh Masyarakat Amugme Kabupaten Mimika, Yohanis Kibak, menilai aksi tersebut diduga tidak murni berasal dari aspirasi ASN, melainkan ada pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi.
Menurutnya, dinamika kekecewaan yang muncul di kalangan ASN Amugme-Kamoro merupakan hal yang wajar, mengingat pada masa pemerintahan sebelumnya banyak pejabat dari kelompok tersebut menduduki sejumlah jabatan strategis seperti kepala distrik, kepala dinas, kepala bidang hingga jabatan eselon II, III dan IV.
“Bupati sudah menyampaikan bahwa proses rolling jabatan dilakukan secara bertahap. Jadi wajar kalau ada yang merasa kecewa, tetapi masyarakat harus memahami bahwa penataan birokrasi sekarang dilakukan berdasarkan pangkat, golongan, dan aturan kepegawaian yang berlaku,” ujar Kibak dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Minggu (15/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem birokrasi pemerintahan, jabatan harus menyesuaikan dengan jenjang kepangkatan ASN.
Oleh karena itu, menurutnya, perubahan posisi jabatan yang terjadi merupakan bagian dari penataan organisasi agar sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan.
Kibak juga mengimbau ASN Amugme-Kamoro yang belum puas dengan hasil rolling jabatan untuk tidak terus melakukan aksi demo, melainkan menempuh jalur komunikasi langsung dengan pimpinan daerah.
“Kalau ada ASN yang merasa tidak puas, sebaiknya langsung bertemu Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan aspirasi. Proses rolling ini masih berlanjut dan Pemerintah daerah pasti mempertimbangkan semua pihak,” sambungnya.
Kibak juga mengingatkan masyarakat Mimika agar tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan politik tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Saya mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terlibat dalam aksi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Urusan penataan jabatan ASN sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan,” tegasnya.
Kibak optimistis Pemerintah daerah akan memberikan ruang yang adil bagi ASN Amugme-Kamoro dalam penataan birokrasi ke depan.
“Bupati dan Wakil Bupati pasti memperhatikan semua ASN, termasuk dari Amugme-Kamoro, dalam proses rolling jabatan berikutnya. Yang penting segala sesuatu sesuai aturan atau regulasi,” ujarnya.
EHO
