Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) melaksanakan kegiatan kedewanan yaitu reses I tahun 2026.
Para wakil rakyat kembali ke daerah pemilihan atau dapilnya masing-masing untuk menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dari konstituen.
Kegiatan reses kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan hingga hari raya Idulfitri atau Lebaran 1447 Hijriah.
Wakil Ketua (Waket) II DPRP PBD Fredrik Frans A. Marlisa, S.T menggelar Reses I Tahun 2026 di daerah pemilihan PBD 1 meliput Kota Sorong, Selasa (17/3/2026).
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (18/3/2026), legislator PBD yang akbar disapa Freddy itu mengatakan, dirinya memfokuskan kegiatan reses di beberapa distrik, khususnya Distrik Malaimsimsa meliputi Kelurahan Malaingkedi, Klabulu dan Klagete.
“Kegiatan reses kali ini tidak dilakukan secara formal seperti biasanya, melainkan lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat religius. Kami menyesuaikan jadwal pelaksanaan reses, yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan ibadah bersama,” terangnya.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu mengunjungi beberapa panti asuhan untuk melihat langsung kondisi anak-anak disana.
Dalam momentum menjelang Lebaran itu, dia turut menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya.
Dari hasil Reses I tahun 2026 terdapat sejumlah aspirasi dan pertanyaan yang disampaikan masyarakat.
Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah terkait perkembangan geopolitik global, khususnya konflik Timur Tengah antar Iran dan AS bersama Israel yang dikhawatirkan berdampak pada kondisi ekonomi di daerah.
“Masyarakat mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pasokan bahan bakar dan bahan pangan menjelang Lebaran. Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait potensi kenaikan harga bahan bakar dan dampaknya ke depan,”ujarnya.
Di sisi lain, beberapa koperasi merah putih juga menyampaikan aspirasi, mereka melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kesulitan dalam mengakses anggaran, yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Adapun isu lain yang turut mengemuka adalah persoalan sosial dan dampak efisiensi anggaran yang cukup besar.
Hal ini dinilai berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran, yang menjadi perhatian masyarakat.
KENN
