Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Evaluasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) selama dua hari, 30–31 Maret 2026, di Vega Hotel and Convention Centre, Kota Sorong.
Kegiatan ini diikuti sekitar 90 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari Pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD), mitra pembangunan, akademisi, hingga unit pelaksana teknis (UPT) terkait.
Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Penjabat Sekretaris Daerah Yakob Karet dalam sambutannya menegaskan bahwa perhutanan sosial bukan sekadar program kehutanan, melainkan instrumen strategis negara.
“Perhutanan sosial adalah upaya menghadirkan keadilan akses terhadap sumber daya alam, memperkuat ekonomi masyarakat adat dan lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan hutan,” ujarnya.
Ia mengatakan , PBD memiliki kekayaan hutan yang luar biasa, namun juga dihadapkan pada kompleksitas sosial, budaya, serta tata kelola yang tidak sederhana.
Oleh karena itu, perhutanan sosial harus ditempatkan bukan hanya sebagai program administratif, tetapi sebagai agenda strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang ada, capaian program perhutanan sosial di Papua Barat Daya dinilai masih perlu didorong lebih kuat. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga komitmen, koordinasi, serta keberanian dalam pengambilan kebijakan.
Dalam forum evaluasi tersebut, terdapat empat poin penting yang menjadi perhatian bersama:
Pertama, Pokja PPS harus berperan sebagai motor penggerak, bukan sekadar forum koordinasi. Kinerja harus terukur, responsif, dan mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
Kedua, pentingnya membangun sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh pihak diminta mengesampingkan ego sektoral dan bergerak dalam satu arah dengan tujuan yang sama.
Ketiga, perhutanan sosial harus diintegrasikan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Tidak cukup hanya memberikan akses legal, tetapi juga harus diikuti dengan penciptaan nilai tambah, akses pasar, serta dukungan pembiayaan.
Keempat, keberpihakan kepada masyarakat adat dan kelompok rentan, termasuk perempuan, harus menjadi bagian utama dalam upaya mewujudkan keadilan pembangunan.
Yakob menegaskan, forum evaluasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk merumuskan arah kebijakan ke depan.
“Evaluasi harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan berani mengakui kekurangan, agar langkah ke depan menjadi lebih kuat,” tegasnya.
Ia juga berharap dari forum ini akan terbentuk Pokja PPS periode 2026–2027 yang lebih solid, adaptif, dan mampu bekerja lintas sektor secara efektif.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pihak menjadikan kegiatan ini sebagai titik balik dalam percepatan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat Daya.
ZAN
