Koreri.com, Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) Febry Jein Andjar, S.E., M.M melaksanakan Reses I Tahun 2026 di daerah pemilihannya, Kabupaten Sorong, pada akhir Maret 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Aimas ini menjadi ajang menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dasar hingga isu keamanan.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan air bersih (PAM), pengelolaan sampah, hingga minimnya penerangan jalan.
Salah satu keluhan yang mencuat adalah kondisi jalan lingkungan yang belum memadai.
“Jalan jalur A, Jalan Mangga, masyarakat sudah swadaya melakukan penimbunan, namun belum maksimal. Selain itu, penerangan jalan seperti di Jalan Jambu juga sangat dikeluhkan,” ujar Febry kepada awak media.
Ia menegaskan, penerangan jalan menjadi kebutuhan mendesak, terutama pada malam hari, mengingat Distrik Aimas merupakan ibu kota Kabupaten Sorong yang memiliki mobilitas cukup tinggi.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak, khususnya ruas Jalan Buncis hingga Jalan Terong di Aimas.
Menurut Febry, kondisi tersebut tidak mengalami perubahan signifikan sejak 2011, padahal kawasan tersebut memiliki fasilitas umum seperti sekolah dan dihuni banyak masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
“Dari tahun ke tahun kondisinya tetap seperti itu, padahal ini kawasan penting dengan banyak aktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Febry mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi guna memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan pokok turut menjadi keluhan utama.
Kondisi ini dirasakan tidak hanya oleh ibu rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan mendapatkan bahan dengan harga terjangkau.
Warga pun mengusulkan agar pemerintah melakukan operasi pasar. Febry mencontohkan distribusi minyak goreng yang dinilai belum optimal karena pembelian dibatasi dan harus disertai produk lain.
“UMKM kesulitan membeli dengan harga murah, sementara mereka juga harus menjual dengan harga yang terjangkau kepada konsumen,” jelasnya.
Permasalahan lain yang disoroti adalah penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai belum tepat sasaran. Febry menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan melibatkan perangkat RT/RW.
Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan dari DPRP maupun DPRK terhadap dinas terkait, mengingat masih ditemukan data penerima bantuan yang tidak valid, seperti penerima yang telah meninggal dunia atau warga mampu yang justru menerima bantuan.
“Pendataan harus benar-benar valid dan masyarakat juga perlu ikut mengontrol agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai penutup kegiatan reses, Febry Jein Andjar turut menyalurkan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat dari Distrik Aimas, Mariat, Mayamuk, dan Salawati sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi warga.
KENN
