Koreri.com, Jakarta – Program pembangunan rumah layak huni di Papua diharapkan mampu memberikan dampak ganda, tidak hanya dalam penyediaan hunian, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam rapat koordinasi di Kemendagri, Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Ahmad Nausrau menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah.
Program ini juga didukung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang memberikan akses pembiayaan bagi UMKM dengan plafon hingga Rp 5 miliar dan subsidi bunga dari pemerintah.
Hingga saat ini, penyaluran KUR di Papua telah mencapai Rp54 miliar di Mimika dan Rp15 miliar di Sorong.
Namun, tantangan seperti tingginya harga material di Papua masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.Kerja
Wagub PBD menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah.
“Kami memandang program ini sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha harus diperkuat agar manfaatnya optimal,” jelasnya dalam keterangan persnya kepada koreri.com, Kamis (16/4/2026).
Dengan target 21.000 unit rumah, program ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi pembangunan di wilayah Papua.
Launching akan dilakukan pada 27 April 2026 di Sorong, Provinsi PBD.
RLS
