Koreri.com, Timika – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan mendorong inovasi di Mal Pelayanan Publik (MPP), baik secara fisik maupun digital.
Kepala Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo mengatakan kegiatan evaluasi layanan publik menghadirkan operator MPP, organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, serta BUMN dan BUMD yang terlibat langsung dalam pelayanan masyarakat.
Sementara Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Totok Kuswandar dihadirkan sebagai narasumber menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Intinya bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kekurangan yang ada, terutama terkait pelaporan, harus segera dilengkapi sebagai bagian dari akuntabilitas,” ujar Kadis Slamet Sutejo dalam keterangannya di Timika, Papua, Rabu (22/4/2026).
Sejak diresmikan, kata Sutejo, MPP Mimika dinilai berjalan optimal dengan mengintegrasikan layanan tatap muka dan digital secara bersamaan. Bahkan, model pelayanan terpadu ini disebut sebagai yang pertama berjalan paralel di wilayah Tanah Papua.
Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri.
Bupati dan Wakil Bupati Mimika menegaskan pentingnya inovasi berkelanjutan, termasuk rencana pengembangan layanan hingga ke tingkat distrik.
Pemkab Mimika telah menyiapkan konsep “MPP Mini” di distrik-distrik sebagai langkah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dukcapil sendiri telah lebih dulu menghadirkan layanan di beberapa distrik sebagai embrio pengembangan tersebut.
“Ke depan, layanan tidak harus terpusat di kota. Dengan fasilitas kantor distrik yang sudah memadai, pelayanan publik bisa dilakukan lebih dekat, cepat, dan efisien, termasuk untuk pelaku usaha di wilayah pinggiran,” jelasnya.
Selain penguatan infrastruktur layanan, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi berbasis data.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan.
Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tingkat kepuasan masyarakat, kemudahan prosedur, efektivitas sistem pengaduan, hingga transparansi layanan.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai kanal umpan balik, seperti survei, forum konsultasi publik, media sosial, hingga ulasan masyarakat di platform digital.
“Penilaian terbaik bukan dari versi pemerintah, tetapi dari masyarakat yang merasakan langsung layanan tersebut. Karena itu, respon publik menjadi indikator utama,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Mimika akan terus melakukan pembenahan, baik dari sisi pelayanan di lapangan maupun kelengkapan administrasi dan pelaporan.
Pendampingan dari pemerintah pusat juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Dengan sinergi antara inovasi layanan, transparansi, dan akuntabilitas, Dukcapil Mimika optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima dan merata bagi seluruh masyarakat.
EHO
