Koreri.com, Sorong – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) bersama Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 menerima kunjungan Mama-mama pedagang asli Papua di ruang rapat Sekretariat Dewan setempat, Jumat (24/4/2026).
Dalam audens yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRP PBD David Sedik, mama-mama yang berprofesi sebagai pedagang asli Papua menyampaikan langsung aspirasi mereka.
Sebanyak 3 poin aspirasi yang menjadi perhatian disampaikan langsung oleh para mama-mama Papua dalam rapat dengan wakil rakyat.
Pertama, mengusulkan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terkait dukungan modal usaha guna menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Kedua, meminta adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyaluran bantuan hibah maupun modal usaha, baik yang diberikan kepada individu maupun kelompok, khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP), terutama bagi mama-mama Papua pada tahun 2025.
Ketiga, mereka berharap agar para pedagang mama Papua yang belum terakomodasi dalam program bantuan pada tahun sebelumnya dapat diprioritaskan dan diakomodasi pada tahun ini.
Menanggapi persoalan ini Anggota komisi IV DPR Papua Barat Daya Cartensz Malibela,S.IP meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk memberikan perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.
Cartensz mendorong agar Pemerintah Provinsi melalui Gubernur dapat memastikan adanya solusi konkret bagi pemberdayaan ekonomi mama-mama pedagang Papua.
Pada kesempatan itu, Ketua Pansus LKPJ tahun 2025 itu memberikan data penerima hibah yang ditetapkan dalam SK Gubernur untuk dibacakan.
“Jika ada mama-mama Papua yang belum menerima bantuan hibah segera surati kami Komisi IV supaya kami berkoordinasi dengan OPD terkait,” ujarnya.
Dikatakan Cartensz, Komisi IV berencana mengundang OPD teknis untuk duduk bersama dalam rangka membahas langkah-langkah strategis guna menjawab kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi mama-mama pedagang Papua.
Diharapkan, melalui sinergi antara DPRP, pemerintah daerah, dan masyarakat, solusi nyata dapat segera diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan mama-mama Papua sebagai pelaku ekonomi lokal.
KENN
