Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) terus mendorong peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui rapat koordinasi, evaluasi, dan optimisasi yang difokuskan pada penguatan indikator demokrasi di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PBD Drs. George Japsenang, M.Si menjelaskan, berdasarkan hasil pengukuran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IDI Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 berada pada angka 63,92 dengan kategori “sedang”.
Pengukuran tersebut dilaksanakan pada April hingga Mei 2025.
Penilaian IDI dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan ke dalam 22 indikator.
Penyusunan indikator ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Bapperida.
“Capaian indeks demokrasi ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama gubernur dan telah diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Daya 2025–2029, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025,” jelas George Japsenang kepada wartawan usai rakor evaluasi, dan optimisasi di Swiss-Belhotel Sorong, Kamis (9/7/2026). 
Dijabarkan Kaban Kesbangpol, dalam evaluasi tersebut teridentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, khususnya pada sektor birokrasi dan pelayanan publik.
Rendahnya capaian pada indikator pelayanan publik dinilai bukan semata karena kinerja yang belum optimal, melainkan juga disebabkan belum maksimalnya pelaporan data pada sistem atau portal yang digunakan sebagai sumber pengukuran oleh BPS.
Pihaknya berencana melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan seluruh aktivitas pelayanan publik terdokumentasi dan terlaporkan secara baik.
“Selain pelayanan publik, indikator lain yang turut mempengaruhi capaian IDI meliputi tingkat kesejahteraan masyarakat, kebebasan pers, serta dinamika politik, termasuk pembinaan dan kaderisasi partai politik,”ujarnya.
Dengan langkah evaluasi dan penguatan tersebut, pemerintah optimistis capaian Indeks Demokrasi Indonesia di PBD dapat terus meningkat dan mencapai kategori yang lebih baik di masa mendatang.
KENN
