Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat terus memperkuat peran organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rutin, serta dialog kebangsaan yang melibatkan berbagai ormas guna meningkatkan peran mereka dalam pembinaan generasi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
“Ormas memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam pembinaan masyarakat dan menjaga kondusivitas daerah,” ujar Plt Kaban Kesbangpol Provinsi PBD, Drs. George Japsenang, M.Si kepada media ini di Sorong, Jumat (10/7/2026).
Ia mencontohkan peran aktif ormas juga terlihat saat terjadi bencana kebakaran beberapa waktu lalu di Kota Sorong.
Bersama Kesbangpol, sejumlah ormas menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak berupa pakaian layak pakai, beras, serta makanan siap saji.
Rencananya, dalam waktu dekat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, Pemprov PBD akan menggelar aksi sosial bertajuk “Donor Darah Merah Putih”.
Dan dalam aksi ini akan melibatkan sekitar 200 lebih ormas bersama komunitas dan insan media.
Aksi donor darah tersebut ditujukan untuk membantu Palang Merah Indonesia (PMI) dalam memenuhi kebutuhan stok darah di rumah sakit yang masih terbatas di wilayah Papua Barat Daya.
Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025, peran ormas di PBD menunjukkan capaian yang cukup baik dengan nilai yang tinggi. Meski demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, terutama pada aspek politik, pembinaan kader, serta publikasi layanan publik.
Pemerintah juga, ungkap George, sementara menyoroti belum optimalnya dokumentasi dan publikasi berbagai inovasi dan layanan publik yang telah dilakukan oleh perangkat daerah, sehingga belum sepenuhnya terpantau di tingkat pusat.
“Karena itu, kami berharap ke depan seluruh inovasi dan layanan publik dapat terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik agar meningkatkan capaian indeks demokrasi,” tambahnya.
Saat ini, lanjut Goerge, terdapat lebih dari 200 ormas yang terdaftar di PBD. Dan oleh Pemerintah, setiap ormas yang terbentuk wajib melalui mekanisme sesuai aturan, termasuk verifikasi faktual sebelum terdaftar secara resmi.
Selain itu pembinaan terhadap ormas dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun, disertai evaluasi untuk memastikan organisasi berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Di lain pihak, Pemerintah juga menangani sejumlah persoalan dualisme kepengurusan pada beberapa ormas.
Untuk menyelesaikan hal tersebut, Kesbangpol menerapkan tiga langkah, yakni melakukan klarifikasi kepada masing-masing pihak, mempertemukan untuk mencari kesepakatan, serta mengembalikan persoalan kepada pengurus pusat atau jalur hukum apabila diperlukan.
“Sejumlah ormas sudah berhasil disatukan, sementara beberapa lainnya masih dalam proses pembinaan,” jelasnya.
Untuk itu, Pemprov PBD melalui langkah ini berharap seluruh ormas dapat berjalan lebih tertib, solid, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.
KENN
