Koreri.com, Bintuni – Pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi di Papua Barat harus memprioritaskan moda usaha bagi mama-mama papua pedagang pinang supaya mereka lebih maju bersaing dengan pedagang yang lain.
“Mama-mama papua pedagang pinang itu harus dijadikan prioritas dan diperhatikan karena mereka selalu menjadi sampel inflasi setiap tahun,” tegas anggota DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H kepada wartawan di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (11/4/2023).
Legislator muda asal partai NasDem yang akrab disapa Sase ini tak menampik bahwa kontraktor asli papua juga harus diperhatikan tetapi terkait dengan pembahasan inflasi di daerah ini, para pedagang pinang menjadi sampel namun mereka selalu mengalami kendala modal usaha.
Menurut anggota badan anggaran DPR Papua Barat itu bahwa penggunaan dana Otsus cukup besar terlebih lagi alokasi dana DBH Otsus yang diatur dalam Perdasus nomor 3 tahun 2019 ada ruang untuk pedagang orang asli papua, karena itu pemberdayaan ekonomi masyarakat OAP, terutama mereka yang keinginan untuk berusaha.
“Jadi hanya kontraktor OAP saja tetapi pedagang penjual pinang yang hampir semua mama-mama papua wajib diperhatikan, saya lihat pemerintah daerah hanya fokus ke kontraktor OAP dan lainnya sedangkan mama-mama papua ini belum diperhatikan,” sorot Sase.
Sehari sebelumnya Sases menyerahkan bantuan modal usaha kepada 77 pengusaha mama papua di Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (10/4/2023) Bantuan modal usaha ini bersumber dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022.
Mantan Wakil ketua Bapemperdda DPR Papua Barat itu menjelaskan, program aspirasi tahun anggaran 2022 tapi penyalurannya pada tahun 2023 ini karena prosesnya harus melalui mekanisme perbankan.
“Saya harapkan bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi bagi mama papua sehingga bisa menunjang usaha-usaha mereka secara mikro,” kata legislator Papua Barat Syamsudin usai menyerahkan bantuan modal usaha kepada mama-mama papua.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa modal usaha yang diberikan sebanyak Rp 192.500.000 dibagikan kepada 77 pengusaha asli papua sehingga per orang Rp 2.500.000.
Diakui Sase bahwa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memberikan perhatian kepada pengusaha mama-mama papua namun belum menyentuh secara merata karena metode yang digunakan sedikit berat.
Apalagi mengurus persoalan administrasi sedikit mengalami kendala sehingga sulit untuk mereka mendapatkannya.
“Intinya bahwa jika memberikan stimulus kepada mama-mama pedagang pinang supaya mereka bisa kuat bersaing dengan saudara kita dari nusantara di Bintuni maka kita jangan terkungkung pada wilayah administrasi, terkait pertanggung jawab itu mutlak tetapi untuk pengusaha pinang harus ada perhatian khusus,” pungkasnya.
KENN
