Koreri.com, Tiakur – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023).
Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Murad Ismail, Forkopimda Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati/Wali Kota se-Maluku, pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Benyamin Th. Noach, menjelaskan Maluku Barat Daya adalah satu-satunya kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan 2 negara yakni Timor Leste dan Australia, serta memiliki 6 pulau terluar.
Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pembangunan terus terjadi dan menjadi tantangan bagi Pemerintah setempat, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat.
Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh,” ungkapnya.
Bupati menyampaikan, kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah setempat.
“Kami mengharapkan melalui GERBANGDUTAS ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan Maluku Barat Daya pada khususnya,” harapnya.
Bupati Noach juga mengharapkan, setelah kedua Menteri melihat lebih dekat daerah di MBD dan mendengar apa yang selama ini menjadi permasalahan pembangunan, pihaknya memohon agar berkenaan untuk memperhatikan beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat MBD.
Diantaranya, mengupayakan peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.
“Dalam menghadapi kelangkaan BBM kami mohon bantuan diadakan Depo Bahan Bakar, sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu kita juga masih membutuhkan jalan, jembatan, bandara Pulau Moa perlu diperpanjang, dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi,” tambahnya.
Bupati menyampaikan pula, dalam rangka mengatasi disparitas harga bahan pokok bagi masyarakat, maka butuh Gudang Bulog yang bisa dibangun di MBD. Selain itu juga, diharapkan ada Pos Lintas Batas Negara di Pulau Wetar maupun Kisar, agar para wisatawan tidak sulit untuk masuk ke MBD.
Diharapkan juga adanya pembangunan fasilitas Pendidikan dan peningkatan kapasitas guru yang dimaksudkan bagi peningkatan kualitas Pendidikan di MBD, pembangunan fasilitas Kesehatan dan pengadaan alkes yang memadai agar pelayanan Kesehatan menjadi optimal bagi masyarakat, pembangunan rumah kemasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, dan yang terakhir juga butuh gelanggang olahraga untuk mendorong anak-anak bisa berpartisipasi di tingkat nasional.
Disamping itu, dirinya atas nama Pemda mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat bagi pengembangan ekonomi yang ada di kabupaten MBD, yang juga sejalan dengan fokus pemerintah.
Hal ini dimaksudkan agar tumbuh sentra ekonomi baru di Kawasan perbatasan khususnya di MBD, mengingat sumber daya alam di daerah ini sangat melimpah baik dari sektor perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata dimana dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan namun terhalang oleh infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam rangka pengelolaan dan pengembangannya masih belum optimal.
“Harapan besar bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus kepada MBD sebagai salah satu Kawasan perbatasan yang merupakan wajah Indonesia bagi negara lain, dimana pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga integritas negara di perbatasan Indonesia,” ujarnya.
RIL
