Rekomendasi BPK RI Siap Ditindaklanjuti, Ini Penegasan Gubernur Papua Barat

Gub PB Rekomendasi LHP BPK 2025

Koreri.com,Manokwari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Dominggus Mandacan, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Provinsi Papua Barat terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Aston Niu Hotel, Manokwari, Senin (29/6/2026).

Gubernur Mandacan menegaskan, hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

“Setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan akan kami tindaklanjuti secara serius, terencana, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Gubernur Mandacan menambahkan, Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian internal.

Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat Papua Barat.

Gub PB Rekomendasi LHP BPK 2025 2Dalam kesempatan itu, politisi senior NasDem itu turut menyampaikan apresiasi kepada DPRP Papua Barat yang telah menginisiasi rapat paripurna, serta kepada BPK RI yang dinilai telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah provinsi akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara konsisten.

Sinergi antara pemerintah daerah, DPRP Papua Barat, dan BPK RI disebut menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Mantan Bupati Manokwari dua periode ini berharap, momentum penyampaian LHP BPK ini dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.

KENN