Koreri.com, Aimas – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar kampanye akbar dengan mengusung tagline “Saatnya Menang untuk Perubahan” berlangsung di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat (9/2/2024).
Kampanye akbar yang dilaksanakan H-1 menjelang masa tenang Pemilu serentak 2024 ini dikemas dalam pesta rakyat bersama para calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan DPRD Kabupaten/ Kota.
Para caleg berkesempatan menyampaikan orasi politiknya dengan menekankan pentingnya perubahan untuk pembangunan Daerah Otonomi Baru PBD ini yang langsung membakar semangat untuk berjalan bersama NasDem.
Ketua DPW NasDem PBD Ir. Petrus Kasihiw, M.T dalam keterangan politiknya memastikan jika partai yang dipimpinnya optimis merebut palu legislatif.
“Rencana kalau tingkat nasional tentunya kita berharap satu kursi itu wajib. Tapi kalau lebih, syukur alhamdulillah Puji Tuhan. Untuk provinsi kita ingin mencapai target minimal tujuh kursi supaya NasDem menjadi unsur pimpinan bisa pegang palu,” ungkapnya kepada awak media, di Aimas, Sabtu (10/2/2024).
Sementara untuk kabupaten/kota, akan didorong agar bisa mencapai satu fraksi supaya ke depan masing-masing mengusulkan kepada daerah, apakah itu Wali Kota, Gubernur dan sebagainya.
Partai NasDem, lanjut Kasihiw, mengusung tema besar perubahan dan itu akan diwujudkan dalam berbagai regulasi untuk kepentingan masyarakat.
“Karena apa yang kita alami sepanjang ini, itu akan di buat dalam regulasi-regulasi karena yang hadir ini adalah caleg yang nanti akan jadi DPR. Dan tugas mereka hanya tiga yang pertama membuat regulasi, undang-undang atau perda. Kedua, mereka punya tugas budgeting bersama teman-teman Pemerintah menentukan anggaran pembangunan dan yang ketiga controlling dimana mereka punya tugas untuk mengontrol pemerintah dalam melaksanakan tugas,” rincinya.
Bupati Teluk Bintuni dua periode ini menekankan kenapa pentingnya NasDem menghadirkan perubahan?
“Artinya bahwa regulasi-regulasi selama ini yang belum berpihak kepada rakyat kecil segera akan dibuat. Kalau sudah ada regulasi Perda, Perdasus dan Perdasi bahkan sampai undang-undang artinya akan lebih banyak mengarah ke masyarakat sehingga tepat sasaran,” tekannya.
Kasihiw kemudian memberi contoh soal pendidikan dimana orang masih susah mendapatkan pelayanan di sektor itu.
“Kita berharap ke depan, pendidikan itu lebih murah bahkan bisa gratis. Kalaupun tidak gratis, minimal lebih murah dan berkualitas. Kesehatan pun demikian, harus lebih murah bila perlu gratis dengan pelayanan yang berkualitas dan menyeluruh kepada semua masyarakat,” bebernya.
Selanjutnya, regulasi-regulasi pemberdayaan masyarakat lebih khusus orang asli Papua yang hingga hari ini masih belum banyak merasakan.
“Bahkan mereka mengatakan belum puas dengan Otsus. Sehingga mudah-mudahan lewat itu (penag palu) diterbitkannya perdasus-perdasus yang berguna bagi orang asli Papua,” pungkasnya.
KENN
