Koreri.com, Ambon – Sekretaris Daerah Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU membuka secara resmi kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah provinsi (RKPD) Maluku Tahun 2025.
Forum yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/4/2024).
Turut hadir, Plt. Asisten II, Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah setempat.
Sekda dalam sambutannya menjelaskan, Forum Lintas Perangkat Daerah ini merupakan forum sinkronisasi pelayanan urusan program, maupun kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Giat ini juga merupakan forum sinergitas prioritas pembangunan daerah antar OPD, untuk itu diminta seluruh pimpinan OPD memahami dan mengikuti isu-isu strategis yang dihadapi dalam menentukan kinerja yang akan dicapai dalam rencana kerja tahun 2025,” harapnya.
Lanjut Sekda, RKPD 2025 merupakan tahun pertama dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku 20 tahun kedepan.
“Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan, ada beberapa target yang telah ditetapkan antara lain pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5.26 – 5.11%, tingkat kemiskinan turun pada kisaran 13.01-13.51, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5.64-6.03, Indeks Modal Manusia antara 0.52, serta gini ratio antara 0.282-0.292 poin,” urainya.
Menurut Sekda, untuk mencapai target-target tersebut telah ditetapkan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025, yakni Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Beberapa Prioritas Pembangunan Daerah.
“Kita sedang memasuki era transformasi menuju visi pembangunan jangka panjang Maluku dan Indonesia Emas di tahun 2045, untuk itu RKPD tahun 2025 menjadi bagian dari tahapan penguatan fondasi transformasi atau tahapan jangka menengah pertama dalam RPJPD Provinsi Maluku tahun 2025-2045,” sambungnya.
Sekda juga menyatakan, prioritas-prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan bagian integral penguatan fondasi transformasi.
“Sesuai arahan presiden yang masih menjadi perhatian bersama, yakni Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi, mengentaskan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan investasi, serta mengutamakan belanja-belanja produk dalam negeri,” tandasnya.
Sekda menambahkan semua arahan Presiden ini menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama.
“Guna mencapai prioritas pembangunan daerah tersebut bukan hal yang mudah kita harus bersinergi dan bekerja keras dengan seluruh pemangku kepentingan serta membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan,” imbuhnya.
Untuk itu, Sekda menyampaikan program kegiatan maupun sub kegiatan yang disusun harus satu muara, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam berbagai indikator pembangunan yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku sehingga visi pembangunan daerah bisa dicapai.
BKL
