Plihan Rakyat di Pilkada Mimika : Uang Merah atau Pembangunan?

Ilustrasi Pilkada Mimika 2024
Foto Ilustrasi

Koreri.com, Timika – Tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika telah memasuki masa kampanye yang akan berlangsung hingga 23 November mendatang.

Sebanyak tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati saling berebut hati rakyat demi membangun kekuatan menuju kontestasi pesta demokrasi lima tahunan di wilayah itu.

Diantaranya, nomor urut 1 Johannes Rettob – Emanuel Kemong (JOEL), nomor urut 2 Maximus Tipagau – Peggy Patrisia Pattipi (MP3) dan paslon nomor urut 3 Alexander Omaleng – Yusuf Rombe (AIYE).

Tiga paslon dengan kekuatan masing-masing tentu akan berupaya dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan simpati masyarakat di negeri berlimpah “susu dan madu’ ini untuk lima tahun kedepan.

Tim pemenangan masing-masing calon kepala daerah telah menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan itu dengan adu gagasan, ide dan program kerja.

Namun tak dipungkiri pula jika indikasi penggunaan ruang lain yang notabene ilegal seperti politik uang demi membeli suara rakyat Mimika ternyata telah terdeteksi sejak awal.

Apalagi sejak gelaran Pileg dan Pilpres 14 Februari lalu, aksi bagi-bagi uang benar-benar dilakukan secara masif bahkan blak-blakan.

Para “utusan” mendatangi rumah-rumah warga menawarkan uang merah demi memenangkan politisi A atau B dan seterusnya dengan berbagai alasan atas nama keluarga, kerabat, teman bahkan atas nama gereja atau atas nama lainnya.

Jadi tak perlu heran jika aksi bagi-bagi uang ini bukan barang baru dalam dunia politik.

Taktik dan strategi dari mulai yang positif sampai dengan pola busuk sekalipun akan diusung oleh tim pemenangan demi memenangkan ambisi jagoannya.

Memang, belakangan ini muncul gerakan perlawanan yang juga dilakukan secara masif di kalangan masyarakat sendiri. “Ambil uangnya, jangan coblos orangnya” atau “Ambil uangnya, pilih sesuai nurani”.

Ada lagi ajakan “Ayo miskinkan mereka!” dan masih banyak ajakan lainnya demi melawan gerakan politik uang.

Bagi kelompok yang ingin pembangunan, tentu akan mendukung penuh gerakan perlawanan ini. Namun tentu tidak bagi mereka yang memang sudah terbiasa makan “uang haram” ini.

Akhirnya, masyarakat sendiri yang harus memutuskan, pilih uang merah atau pembangunan?

Tokoh Intelektual Papua Tengah Laurenzius Kadepa menegaskan dirinya tentu akan memilih pembangunan.

“{Saya lebih setuju pilih pembangunan daripada uang. Kenapa? Karena selama ini politik transaksional itu melahirkan pemimpin yang tidak kompeten, tidak pro rakyat dan koruptif,” tegasnya kepada Koreri.com di Timika, Papua Tengah, Senin (30/9/2024).

Bahkan karena suara rakyat sudah dia beli, maka setelah terpilih dia tidak perlu melihat rakyat apalagi pembangunan, itu tidak ada sama sekali.

“Karena dia merasa bahwa suara rakyat sudah dia bayar. Maka dia pasti jalan-jalan saja tanpa peduli dengan rakyat Mimika, apalagi pembangunan itu lebih tidak perlu lagi dan ujung-ujungnya pasti korupsi,” beber Kadepa.

Itu semua, kata dia, karena saat Pilkada dia tidak punya fokus pada pembangunan tapi pakai uang beli suara demi kekuasaan. Bahkan telah menyiapkan keluarga untuk lanjutkan dinasti kekuasaan yang telah terbentuk secara terstruktur dan sistematis.

“Tapi kalau masyarakat pilih pembangunan, maka itu datang dari hati. Tanpa pandang bulu calon yang dipilih itu akan bekerja karena sebuah pengabdian dan panggilan hati. Dia merasa tidak dipaksa, jadi bagi dia pelayanan pembangunan dan pemerintahan itu bagian dari ibadah dan itu murni dia dapat suara tanpa janji dan iming-iming. Dan apa yang dia lakukan tentu akan berdampak untuk kepentingan umum,” tandasnya.

“Maka saya minta untuk Pilkada 2024 tidak hanya Mimika tapi seluruh tanah Papua ini masyarakat harus pilih pasangan kepala daerah bukan karena uang tapi ingin terjadi perubahan pembangunan,” tegas Kadepa mengingatkan.

Legislator DPR Papua meminta masyarakat untuk tidak memilih pasangan kepala daerah yang janjikan uang.

“Pilih itu yang punya pengalaman dalam pemerintahan maka secara otomatis pembangunan di Kabupaten Mimika pasti maju,” pintanya.

Kadepa meyakini masyarakat Mimika bisa melihat rekam jejak tiga paslon Bupati dan Wabup yang akan maju nanti.

“Jadi, tanggal 27 November 2024 masyarakat Mimika harus memilih menurut rekam jejak masing-masing pasangan calon kepala daerah. Jangan pilih berdasarkan uang, itu sudah pasti tidak ada pembangunan,” imbuhnya.

Secara pribadi, Kadepa menegaskan memilih pasangan nomor urut 1, Johannes Rettob – Emanuel Kemong (JOEL).

Ia beralasan paslon JOEL memiliki kesamaan visi misi kemudian bekerja dengan hati untuk membangun Mimika.

“Saya lihat pasangan JOEL mau bekerja untuk mengimbangi APBD yang terlalu besar di Mimika dengan dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Kalau dilihat dari besaran APBD Mimika ini, harusnya tidak ada orang Kamoro dan Amugne serta suku kerabat lain yang rumahnya miskin,” klaimnya.

“Maka untuk menjawab semua itu, mari pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menjanjikan uang tapi menawarkan gagasan untuk pembangunan Mimika,” pungkas Kadepa.

Kepala Suku Ngada Mimika Antonius Lado turut memberikan pandangannya.

“Suara rakyat di Pilkada Mimika harus pilih pembangunan. Kalau bukan pembangunan (uang) berarti hancur sudah daerah ini. Justru itu kita himbau kepada seluruh masyarakat asli pribumi Kamoro dan Amugme harus kompak, seketika masyarakat nusantara nyatakan sikap bahwa dukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang menawarkan pembangunan maka mereka (Kamoro dan Amungme) juga siap untuk menjawab itu,” tegasnya.

Kalau tidak, kata Anton, berarti terulang kembali masa 10 tahun yang sudah terlewatkan.

“Pasangan JOEL ini luar biasa karena punya komitmen membangun Kabupaten Mimika itu sudah terbukti,” kata Anton Lado di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (30/9/2024).

Dari sisi sosial, Anton sebagai tokoh masyarakat melihat tingkat keseimbangan itu.

Bahwa di Kabupaten Mimika telah banyak suku-suku sehingga warna dari nilai kehidupan itu kini tak berimbang. Dimana ada satu yang pro tentang uang dan yang satu pro tentang kekompakan dalam kerukunannya.

Akhirnya berdampak pada semua hak-hak masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika ini.

“Maka dari dulu saya selalu mengimbau kepada masyarakat bahwa dimana bumi kita pijak, disitu langit kita junjung. Tetapi seketika kita diberi kepercayaan maka kerja dengan hati untuk membangun tanah Kamoro bumi Amungsa,” pungkasnya.

Kini tinggal masyarakat selaku pemilik hak suara yang menjadi penentu nasib daerahnya.

Jika mau hancur maka silahkan pilih berdasarkan uang merah si figur calon. Tetapi jika ingin Mimika maju maka pilihlah figur yang tak menjanjikan uang tapi program pembangunan bagi kebaikan masyarakat dan kemajuan daerah !!!

EHO