Koreri.com, Jakarta – Belum lama ini Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI atas kasus kematian seorang tokoh agama Pdt. Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020 lalu.
Menanggapi hasil investigasi TGPF, Anggota Komisi I DPR RI, Bidang Pertahanan, Yan Permenas Mandenas meminta segera kepada pemerintah untuk mempublikasikan secara detail keterlibatan oknum Anggota TNI atas kasus ini.
“Kami sudah mendengar kalau oknum anggota TNI terlibat dalam hilangnya nyawa Pdt. Yeremia. Kami juga minta detail kasus ini di publis, agar kita tidak berandai-andai. Termasuk alasan oknum anggota TNI, mengapa mereka tega mencabut nyawa Pdt. Yeremia,” desaknya, Kamis (22/10/2020).
Pria yang terpilih dari Dapil Papua itu menegaskan pimpinan tertinggi TNI wajib memproses seluruh oknum anggota TNI yang terlibat ke ranah hukum peradilan militer dan hukum peradilan umum.
“Panglima TNI harus cepat mengambil langkah-langkah hukum terhadap oknum-oknum anggota TNI yang terlibat. Apalagi kasus ini sudah mencoreng nama negara Indonesia di kanca internasional melalui isu-isu pelanggaran HAM. Bahkan kaitan dengan kasus ini telah mengganggu dinamika politik nasional dan diplomasi internasional,” tegasnya.
Mandenas memaparkan kasus penembakan masyarakat sipil yang dilakukan oknum aparat, bukan baru kali pertama terjadi di Papua, sehingga perlu adanya evaluasi yang dilakukan Panglima TNI terhadap anggota yang bertugas di Papua, khususnya mereka yang terlibat dalam sejumlah operasi.
“Seluruh satuan tugas (non organik) dan intelijen yang bertugas di Papua harusnya bekerja profesional dan mengedepankan aspek sosial budaya disana. Jangan terus menerus melakukan cipta kondisi. Nah, pimpinan TNI saya harapkan melakukan evaluasi agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi,” sambung anggota Fraksi Gerindra ini.
Mandenas juga meminta agar satuan-satuan tugas pasukan non organik dikurangi di Papua. Namun sebaliknya mempertebal pasukan organik yang bertugas di Koramil dan Kodim. Sebab, pasukan organik selama ini dikenal bisa diterima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.
“Pasukan organik harusnya lebih banyak bertugas di daerah-daerah rawan, karena mereka mengerti kultur budaya masyarakat di Papua. Bahkan dalam melaksanakan tugasnya bisa bekerja sama dengan masyarakat,” tambahnya.
Mandenas menambahkan agar Panglima TNI juga mempersiapkan sarana dan prasarana yang mumpuni bagi seluruh pasukan organik yang bertugas di Papua, sehingga mereka bisa bertugas dengan leluasa dan tidak mati konyol dalam menghadapi kelompok sipil bersenjata.
“Seperti di Intan Jaya dan Nduga, harusnya kita sudah memperhatikan keselamatan anggota TNI yang bertugas. Bayangkan seperti di Intan Jaya, bisa dibilang tidak ada kendaraan dimiliki anggota TNI, apalagi kendaraan lapis baja, hal Ini seharusnya dipikirkan, agar ketika anggota melakukan patroli bisa lebih leluasa dan bisa menghindari gangguan dari kelompok sipil bersenjata,” tukasnya.
VJL
