Koreri.com, Jayapura – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Provinsi (DPRP) Papua Tulus Sianipar, mengungkapkan rasa keprihatinannya atas sikap Penjabat Gubernur Agus Fatoni yang dinilai telah melanggar prinsip netralitas sebagai pejabat negara.
Hal itu lantaran aktivitas cawe-cawenya yang terang-terangan mengajak masyarakat memilih calon tertentu menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Provinsi Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025 lusa nanti.
Statusnya hadir di Papua pun dipertanyakan, Pejabat Negara atau Juru Kampanye?
Dalam pernyataannya, Tulus menilai bahwa sejak diangkat menggantikan Ramses Limbong, kehadiran Agus Fatoni awalnya tidak menimbulkan kecurigaan. Ia dianggap menjalankan peran sebagaimana mestinya, yakni mendukung kelancaran pelaksanaan PSU.
Namun, belakangan muncul narasi-narasi yang dinilai kontroversial saat Agus Fatoni melakukan safari ke sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Kota Jayapura.
Dalam berbagai pertemuan, terutama saat memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), PJ Gubernur tampil bak seorang juru kampanye (jurkam) kerap menyampaikan ajakan yang secara implisit mengarahkan untuk dukungan terhadap calon tertentu.
“Tidak ada masalah ketika Pak Fatoni datang menggantikan Pak Ramses. Tapi setelah beliau mulai menyampaikan ajakan memilih calon yang punya banyak dukungan dan bisa menarik investor, itu bukan lagi posisi netral,” ujar Sianipar kepada awak media, Senin (5/8/2025).
Menurut Sianipar, tugas utama seorang penjabat gubernur adalah menjaga stabilitas, netralitas, dan kelancaran seluruh tahapan PSU. Ia menekankan bahwa siapa pun calon gubernur yang terpilih pasti memiliki kapasitas untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan menarik investasi untuk pembangunan Papua.
“Jangan membangun kesan seolah-olah hanya satu calon yang layak. Semua kandidat punya peluang dan kapasitas untuk membawa Papua lebih baik,” herannya.
Ia menyesalkan bahwa dalam arahannya kepada ASN di Balai Kota Jayapura, PJ Gubernur justru menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada penggiringan opini politik publik menjelang hari pemungutan suara.
“Itu bentuk pengaruh terselubung kepada pemilih, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat negara,” kritik Tulus.
Tulus Sianipar pun lantas mempertanyakan status Agus Fatoni diutus ke Papua sebagai penjabat negara atau jurkam ?
Ia dengan tegas meminta PJ Gubernur untuk menghentikan seluruh aktivitas yang terkesan bermuatan politik dan segera fokus pada tanggung jawab administratif, termasuk penyelesaian pelantikan anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan.
“PJ Gubernur bukan sedang berkampanye. Tugas utamanya adalah menjamin PSU berjalan aman, damai, dan jujur, bukan menciptakan kegaduhan dengan safari politik menjelang hari pemungutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Fatoni menjalankan tugas sesuai dengan batas kewenangannya sebagai pejabat sementara, bukan mengambil alih peran dan wacana yang seharusnya dijalankan oleh para kandidat resmi yang berkompetisi dalam Pilkada.
Tulus menutup pernyataannya dengan imbauan kepada semua pihak, terutama penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta ASN dan elemen pemerintah lainnya, untuk menjaga integritas dan netralitas.
“Papua adalah rumah besar yang plural dan bermartabat. Jangan kotori proses demokrasi dengan sikap berpihak. Perbedaan pilihan itu biasa, tapi jangan sampai memecah persatuan kita,” tegasnya.
Pemilu yang jujur, damai dan bebas dari intervensi, menurut Sianipar, adalah kunci untuk melahirkan pemimpin yang sah dan dipercaya rakyat, serta membawa harapan baru bagi masa depan Papua lima tahun ke depan.
RLS
