Koreri.com, Jayapura — Masyarakat Papua akhirnya bereaksi keras setelah tidak lagi bisa menahan kekecewaan mendalam atas pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus lalu yang sarat intervensi hingga indikasi kecurangan secara masif.
Aksi kampanye terselubung, intervensi hingga intimidasi yang disinyalir dilakukan secara berjamaah mulai dari Pj Gubernur Papua Agus Fatoni, Menteri Bahlil Lahadalia hingga aparat keamanan setelah telah melukai hati rakyat setempat
Gelombang kritik hingga kecaman keras terhadap Penjabat (PJ) Gubernur Papua, Ahmad Fathoni pun semakin meruncing.
Sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik Fathoni dari jabatannya.
Mereka menilai, keterlibatan aktif PJ Gubernur dalam politik praktis menjelang Pilkada telah mencederai semangat demokrasi dan keadilan di Papua.
Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Orgenes Kawai, menegaskan bahwa demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik elit di pusat. Ia menolak keras intervensi terselubung PJ Gubernur dalam dinamika Pilkada dan menyoroti keberpihakan aparat keamanan terhadap pasangan calon tertentu.
“PJ Gubernur bukan penyelenggara Pilkada. Jangan terlibat politik praktis atas nama titipan pusat. Jangan biarkan kekayaan alam Papua digarap habis demi kepentingan elit. Kami minta kejujuran, terutama dari aparat keamanan yang mestinya netral,” tegas Orgenes.
“Bahlil Lahadalia, Anda itu Menteri. Keluar dari Papua! Jangan rusak demokrasi kami,” tambahnya dengan nada keras.
Ia juga meminta pengamanan Pilgub Papua dialihkan ke TNI, karena menurutnya, Polri sudah tidak lagi netral.
Senada dengan Orgenes, Ketua Dewan Adat Tabi, Yakonias Wabrar, menyampaikan permintaan tegasnya agar Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakannya pada keadilan.
“Kami percaya Presiden orang baik. Tapi jangan biarkan PJ Gubernur ini terus merusak kepercayaan rakyat. Kami bukan orang bodoh, kami pemilik negeri ini,” cetus Yakonias tajam.
Perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Dora Balubun, juga ikut bersuara lantang.
Menurutnya, gereja terpanggil menyuarakan kebenaran dan keadilan yang kini dirusak oleh intervensi kekuasaan.
“Kami datang sebagai suara kenabian. Demokrasi dipermainkan. Pemerintah pusat harus menunjukkan keadilan, bukan malah jadi contoh ketidakadilan,” ujarnya.
“Bahlil Lahadalia, hentikan tindakan yang mencederai demokrasi di Papua,” tambahnya.
Tokoh Nahdlatul Ulama Papua, Amir Madubun, juga mempertanyakan peran PJ Gubernur yang semestinya menjadi wasit netral.
“Orang Papua tidak bodoh. Semua bisa lihat, PJ Gubernur ikut main dan kampanye. Kami ingin Pilkada jujur dan damai, tanpa intervensi pusat,” ujarnya di hadapan massa.
Aktivis muda Papua, Panji Agung Mangkunegoro, bahkan menyebut adanya bukti keterlibatan aparat Kepolisian dalam memenangkan pasangan calon tertentu, yakni Matius Fakhiri yang merupakan eks Kapolda Papua.
“Keterlibatan ini terang-terangan, padahal UU jelas menyatakan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Jangan anggap kami bodoh!” tegas Panji.
Seruan dari berbagai elemen ini menjadi sinyal keras kepada pemerintah pusat bahwa masyarakat Papua mulai gerah dan menginginkan proses demokrasi yang bersih, adil, dan bermartabat.
Mereka menuntut agar suara rakyat Papua dihormati dan tidak dikhianati oleh kepentingan politik sesaat.
TIM
