Koreri.com, Timika – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mimika terus mendorong percepatan pembangunan rumah layak huni (RLH) bagi warga Orang Asli Papua (OAP) di wilayah pegunungan.
Tahun 2025 ini, pembangunan difokuskan pada penyelesaian tujuh unit RLH di Distrik Tembagapura.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkimtan Mimika Abriyanti Nuhuyanan menjelaskan bahwa proses pembangunan sempat tertunda karena masih menunggu tahapan lelang di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setempat.
“Kendala bukan di instansi teknis, tapi di proses lelang. Kalau saya tidak salah, untuk wilayah pegunungan ini baru tanda tangan kontrak pada bulan Oktober,” jelasnya saat dikonfirmasi wartawan di Timika, Papua Tengah, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, mekanisme pembangunan RLH di wilayah Tembagapura dilakukan dengan sistem knock down atau rumah yang telah dirakit di Timika sebelum dibawa dan dipasang di lokasi.
“Jadi bukan mulai dari nol di lokasi, rumahnya sudah dirakit di Timika dan tinggal pasang di Tembagapura. Saya optimis dalam waktu dekat pembangunan tujuh unit rumah ini bisa rampung 100 persen,” pintanya.
Menurut Abriyanti, pengalaman serupa pernah dilakukan pada tahun anggaran 2018 lalu di Distrik Jila, di mana tujuh unit rumah berhasil diselesaikan hanya dalam waktu satu setengah bulan.
Dijelaskan, RLH tersebut merupakan bangunan permanen berbahan kayu dengan tipe 45, terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu ruang tengah, dapur, dan kamar mandi.
Selain di Distrik Tembagapura, pembangunan RLH juga dilakukan di Distrik Hoya, Alama, dan Jila, masing-masing sebanyak tujuh unit rumah bagi masyarakat OAP.
“Untuk pembangunan RLH di empat distrik ini menggunakan dana otonomi khusus (Otsus) tahun anggaran 2025,” terang Abriyanti.
Sementara untuk wilayah pesisir, lanjutnya, tahun ini pembangunan rumah hanya difokuskan di Distrik Jita, serta rumah bagi korban bencana di Wakia.
Meski belum merinci total anggaran secara pasti, Abriyanti menyebut seluruh kegiatan pembangunan RLH digabung dalam satu paket pekerjaan yang juga mencakup pembangunan rumah korban bencana.
“Saya tidak hafal detail angkanya karena di DPA disebut secara keseluruhan, tidak per unit. Jadi, ini satu paket pekerjaan,” sambungnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen memastikan program pembangunan rumah layak huni dapat berjalan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat OAP di wilayah pedalaman dan pesisir yang selama ini membutuhkan hunian layak dan sehat.
EHO
