Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) menggelar reses III tahun 2025 yang dimulai sejak 17 hingga 24 Desember 2025 di daerah pemilihan (Dapil) dan daerah pengangkatan (Dapeng) masing-masing.
Wakil Ketua II DPRP PBD Fredrik Frans Adolf Marlissa, S.T menggelar reses III pada beberapa titik bersama konstituennya di daerah pemilihan Papua Barat Daya Satu (PBD I).
Politisi PDI Perjuangan ini menjaring aspirasi bersama perwakilan guru dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Sorong, khususnya daerah pemilihan I (DAPIL I).
Kunjungan kerja dalam bentuk jaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) ini berlangsung di salah satu hotel di kawasan Kampung Baru, Kota Sorong, PBD, Senin (22/12/2025).
Aspirasi diterima lebih banyak terkait dengan fasilitas pendidikan baik fisik maupun non fisik dan keluhan guru yang dialami selama ini, diterima legislator Fredrik Marlissa.
Ia berjanji akan memperjuangkannya dalam Forum Musrembang 2026, rapat kepala daerah serta agenda Dewan lainnya. 
“Ada keluhan dari para guru dimana dana insentif mereka disunat atau dipotong sampai Rp200 ribu per guru. Ironisnya lagi pemotongan uang tersebut tidak jelas. Bahaya kalau begitu Pak Wali Kota Sorong harus melihat hal ini jangan hanya duduk terima laporan tapi perlu telusuri ke lapangan,” desak Marlissa kepada awak media seusai melaksanakan reses III tahun 2025.
Fredrik Marlissa juga menyoroti kinerja Pemerintah Kota Sorong sekaligus mendesak segera dilakukan proses pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada lembaga pendidikan yang berhak menerimanya agar mereka dapat menggunakannya untuk peningkatan kesejahteran dan kualitas pendidikan.
“Hal ini menjadi perhatian khusus saya sebagai wakil rakyat dari Dapil PBD I kedepan,” tegasnya.
Sementara terkait dengan usulan pembangunan infrastruktur sudah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota sehingga Pemerintah Provinsi tidak bisa mengambilalihnya.
Mantan Anggota DPRP Papua Barat dua periode itu menuturkan bahwa pada APBN tahun 2026 nanti, Pemerintah pusat masih fokus menyelesaikan janji politik pada saat kampanye seperti makan bergizi gratis (MBG) sementara pembangunan infrastrukturnya sangat kecil. 
“Kalau kita lihat daripada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah tahun 2026 ini lebih banyak fokusnya di MBG sebanyak Rp337 triliun sedangkan pembangunan infrastrukturnya sangat kecil. Jadi saya lihat Pemerintah pusat lagi fokus untuk melakukan realisasi terkait dengan janji-janji politik pada saat kampanye, program strategis nasional dan daerah tetap jalan tapi tergantung pagu anggarannya,” sahutnya.
Selain itu, masalah banjir di ibukota Provinsi PBD juga menjadi catatan khusus anggota Fraksi PDI Perjuangan ini untuk memperjuangkan di dalam Forum Dewan Provinsi setempat.
Dia juga menyoroti penerangan jalan di Kota Sorong yang selama ini tidak berfungsi alias mati padahal warga selama ini dituntut membayar pajak termasuk listrik.
“Sebagai warga negara kita sudah bayar pajak jadi kita berhak untuk menuntut pemerintah, mereka harus buka mata kenapa lampu-lampu jalan umum banyak yang tidak berfungsi, hal ini akan membuka ruang untuk menimbulkan terjadinya tindak kriminal,” ujarnya.
Diakhir reses III tahun 2025, Wakil Ketua DPRP PBD Fredrik Marlissa menyerahkan sembako kepada para guru yang hadir.
KENN
