Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati, Wakil Bupati dan seluruh masyarakat Mimika atas perang antara kubu Newegalen dan Dang di Distrik Kwamki Narama selama kurang lebih 4 bulan.
Penjabat Sekda Puncak Nenu Tabuni menegaskan bahwa dua kubu yang terlibat konflik di Kwamki Lama adalah masyarakat kabupaten puncak, maka Wakil Bupati telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Pemkab dan seluruh masyarakat Mimika.
Akibat konflik ini, aktivitas masyarakat terganggu hingga ibu-ibu tidak bisa ke pasar, anak-anak tidak bisa bersekolah, pelayanan kesehatan pun tidak berjalan maksimal.
“Kami menyampaikan penyesalan yang mendalam atas tindakan-tindakan yang tidak terpuji, hingga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 11 orang. Kami berharap dengan adanya perdamaian ini, peristiwa serupa tidak akan terulang Kembali,” pintanya.
Terkait pendataan, saat ini pihaknya belum melakukan pendataan secara detail karena fokus utama adalah perdamaian.
“Terkait dengan pertikaian yang terjadi antara kedua kelompok di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, perlu kami sampaikan bahwa sejak awal Pemerintah telah melakukan komunikasi dan kolaborasi secara intensif, baik dengan Pemkab Mimika maupun Puncak, serta melibatkan unsur masyarakat dari kedua belah pihak,” jelasnya.
Dan momen perdamaian ini merupakan tahapan keempat dari seluruh rangkaian proses penyelesaian konflik. Pemerintah dan masyarakat dari kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai, sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap bersama yang telah disepakati.
“Perdamaian ini secara resmi dilaksanakan pada 12 Januari hari ini, dan ditandai dengan prosesi adat patah kayu, patah panah, serta tukar babi, yang tadi telah kita saksikan bersama,” uPj. Sekda Tabuni.
Selain itu, masing-masing pihak baik dari keluarga Dang maupun keluarga Newegalen telah kembali masuk ke wilayahnya masing-masing.
Lanjutnya, dalam budaya masyarakat pegunungan, hal ini merupakan simbol yang sangat kuat bahwa perdamaian telah terjadi dan konflik tidak akan di ulang kembali.
Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak, hari ini kita patut bersyukur karena proses perdamaian telah berhasil dilaksanakan.
Selanjutnya, akan dilakukan tahapan adat lanjutan, yaitu prosesi pembersihan darah.
Dalam budaya setempat, prosesi ini dipimpin oleh Wemum (kepala perang), yang akan melakukan ritual pemberian makan babi kepada laki-laki dan perempuan sebagai simbol pembersihan dan pemulihan hubungan.
Tahapan-tahapan adat lanjutan ini sepenuhnya menjadi ranah masyarakat adat, dan pemerintah tidak masuk ke dalam teknis pelaksanaannya.
“Yang terpenting, kehadiran kami (Pemerintah) atas nama negara yaitu Pemerintah provinsi, kabupaten baik Mimika maupun Puncak bersama aparat keamanan, adalah untuk memastikan bahwa perdamaian telah terwujud dan dijaga bersama,” lanjutnya.
Dikatakan Pj. Sekda Tabuni, Pemkab Puncak akan melakukan pendataan dalam minggu ini. Apabila ditemukan masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Puncak, maka akan segera difasilitasi untuk kembali ke daerah asalnya.
“Sedangkan bagi masyarakat Mimika, kami berharap tidak lagi melakukan tindakan yang dapat memicu konflik baru,” imbuhnya.
Secara resmi, Pemkab Mimika dan Puncak, bersama aparat keamanan, telah menyepakati bahwa setiap pelanggaran hukum selanjutnya akan diproses sesuai hukum positif yang berlaku.
Tindakan kekerasan, apalagi yang mengarah pada pembunuhan, akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan ketentuan hukum pidana lainnya.
Untuk tahapan adat lanjutan, itu sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat adat dan akan mereka atur sendiri waktunya.
“Pemerintah telah menjalankan tugas utama, yakni memperdamaikan dan memastikan stabilitas keamanan. Terkait pembangunan dan pemulangan masyarakat, hal tersebut akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Bapak Bupati Mimika. Kami hadir di sini atas mandat Bupati dan arahan Gubernur, dan hari ini dapat kami sampaikan bahwa tugas utama telah terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
EHO
