Koreri.com, Jayapura – Polda Papua melakukan pengawalan ekstra ketat logistik Pilkada menjelang pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember 2020.
Pengawalan melekat ini dilakukan mulai dari tempat percetakan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal, SH mengatakan, pengawalan logistik Pilkada seperti kotak dan kertas suara serta perangkat lainnya mulai dari percetakan, KPU provinsi, kabupaten/kota, distrik, kelurahan hingga ke TPS.
Seluruh logistik pilkada di daerah-daerah dipastikan disimpan di tempat yang aman.
“Selain Polri, anggota TNI termasuk Linmas juga turut membantu,” terangnya.
Selain pengamanan, petugas juga akan membantu pendistribusian logistik Pilkada hingga ke pelosok desa yang sulit dijangkau.
“Kalau perlu perahu, kapal atau kendaraan lainnya akan kita siapkan. Selain itu, seluruh personel yang ditugaskan mengawal distribusi logistik menerapkan protokol kesehatan. Upaya penerapan protokol kesehatan juga sudah disampaikan kepada perusahaan yang memproduksi logistik Pilkada,” sambungnya.
Lanjut Kamal, dalam mengamankan jalannya Pilkada di 11 kabupaten nanti, Polda Papua telah menyiapkan sesuai dengan penyampaian Wakapolda sebanyak 600 personel atau 6 SSK Brimob Nusantara juga disiagakan untuk di-BKO-kan alias disebar ke daerah-daerah untuk membantu pengamanan.
“Untuk Kabupaten Boven Digoel sendiri personel Brimob telah tiba tadi sore,” lanjutnya.
Selain itu, untuk Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sendiri sesuai dengan keputusan KPU RI ditunda, karena saat ini proses gugatan yang dilakukan oleh Paslon 04 sedang berlanjut dengan melaksanakan proses musyawarah.
“Hari ini penggugat menghadirkan saksi ahli melalui zoom atau secara virtual untuk memberikan keterangan tentang apa yang menjadi gugatan dari Paslon 04,” bebernya.
Saat ini, Bawaslu BVD sedang melaksanakan musyawarah bertempat di kantor Kominfo setempat, dikarenakan minimnya signal di daerah itu.
“Proses musyawarah ini dilaksanakan sejak hari Kamis. Yang mana pada hari tersebut dilaksanakan musyawarah secara tertutup namun kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan sehingga dilanjutkan pada hari Sabtu yang dilakukan secara terbuka, dan hari ini adalah hari ketiga dengan mendengarkan saksi ahli dari penggugat secara Virtual,” rincinya.
Pihaknya juga telah menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di 10 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada atau pemungutan suara pada tanggal 9 Desember untuk tidak kuawatir.
“Rekan-rekan kami dari Kepolisian dan diback-up oleh TNI sudah siap melaksanakan pengamanan TPS. Dan perlu kami tegaskan kembali upaya aparat TNI-Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada di kabupaten Boven Digoel masih menunggu proses yang saat ini sedang berjalan, dimana besok akan dilakukannya putusan terkait mundurnya penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel. Baik menjadi mufakat ataupun tidak, tentunya rekomendasi Bawaslu ini merupakan salah satu arah menuju apa yang harus dilakukan oleh KPU,” tegasnya.
Kamal menambahkan, untuk persiapan logistik di Kabupaten BVD sendiri seperti organisasi perangkat daerah (OPD) telah tiba di kantor KPU.
“Untuk surat suara masih menunggu putusan Bawaslu,” pungkasnya.
AND
