Koreri.com, Timika – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 mencatat capaian tinggi.
Hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran telah menembus Rp6,2 Triliun lebih atau setara 97,6 persen dari total pagu Rp6,6 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifa, menjelaskan angka tersebut masih bersifat sementara karena proses rekonsiliasi akhir masih berlangsung bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) serta instansi terkait.
“Belum sampai Rp6,6 triliun penuh, tapi dari total anggaran Rp6,6 triliun lebih, realisasi yang tercatat sekitar Rp6,2 triliun atau 97,6 persen,” ujar Dwi dalam keterangannya, Kamis (12/2/2029).
Ia mengakui masih terdapat sejumlah dana transfer yang belum terealisasi, terutama pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.
Untuk DAK fisik, anggaran yang tidak terserap mencapai sekitar Rp32,3 miliar, dengan porsi terbesar berada di Dinas Kesehatan Mimika.
Sementara DAK nonfisik yang tidak terealisasi tercatat sekitar Rp23,1 miliar, termasuk untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD yang terkendala validitas data sehingga tidak bisa disalurkan sepenuhnya.
Selain itu, Dana Desa juga belum terserap optimal. Dari total sekitar Rp130 miliar, realisasinya hanya Rp103 miliar atau menyisakan sekitar Rp26,6 miliar.
Kondisi ini dipengaruhi kebijakan Pemerintah pusat, termasuk penyesuaian anggaran terkait program Koperasi Merah Putih yang memicu pergeseran alokasi.
“Yang tidak terealisasi besar-besar itu di situ. Selebihnya hanya kecil-kecil,” tegasnya.
Jika dibandingkan dengan 2024 yang mencapai sekitar 99 persen, capaian 2025 memang sedikit menurun.
Namun, Dwi menekankan angka 97,6 persen tersebut masih dalam tahap rekonsiliasi dan berpotensi mengalami penyesuaian sebelum final.
Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan pemeriksaan pendahuluan.
Pada tahap pemeriksaan terinci nanti, angka realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) harus sudah final dan tidak dapat berubah.
“Kalau sudah masuk pemeriksaan terinci, itu sudah tidak bisa berubah lagi,” sambungnya.
Dwi juga mengungkapkan masih ada potensi penyesuaian terkait pemotongan pajak akhir tahun.
Beberapa tagihan kegiatan fisik yang masuk pada Desember belum seluruhnya terpotong pajaknya secara sistem, seperti pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pajak makan-minum kegiatan.
“Ada yang pajaknya sudah ditetapkan dan dipotong di SP2D, tetapi sampai 31 Desember secara sistem belum masuk sebagai penerimaan pajak. Ini sedang kami rekonsiliasi dengan BPKAD dan Bank Papua,” jelasnya.
Di tengah sejumlah komponen transfer yang belum maksimal, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan tren positif.
Dari target awal Rp494 miliar, realisasi PAD melonjak menjadi Rp536 miliar.
Pajak daerah juga melampaui target, dari Rp340 miliar menjadi Rp353 miliar pada akhir tahun anggaran.
Meski demikian, Dwi menegaskan seluruh angka tersebut masih dalam tahap pencocokan akhir, termasuk kemungkinan koreksi atas kesalahan penginputan atau salah klasifikasi akun.
“Ini yang masih terus kami rekonsiliasi, supaya saat final nanti angkanya benar-benar akurat,” pungkasnya.
Dengan capaian hampir 98 persen dan lonjakan PAD di atas target, Mimika menunjukkan ketahanan fiskal yang solid di tengah dinamika penyesuaian transfer pusat.
Kini, publik menunggu hasil audit final BPK untuk memastikan besaran Silpa dan potret akhir pengelolaan keuangan daerah 2025.
EHO
