Koreri.com, Timika – Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menyiapkan program besar pelayanan kesehatan proaktif dengan target menjangkau hingga 150 ribu penduduk sepanjang tahun ini.
Program ini menekankan pendekatan jemput bola, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan masyarakat di daerah terpencil.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan program tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dan pemetaan wilayah prioritas setelah dokumen anggaran resmi diterima.
“Kami menyesuaikan seluruh program agar sejalan dengan RPJMD dan RPJMN, termasuk indikator sasaran dan targetnya,” kata Reynold Ubra dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Senin (2/3/2026)
“Dari situ akan terlihat wilayah mana yang harus segera diintervensi,” sambungnya.
Dinkes Mimika membagi lokasi intervensi ke dalam kategori wilayah strategis seperti LOCUS (daerah dengan masalah kesehatan utama) dan lokasi prioritas pembangunan daerah.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Mimika Barat, Mimika Timur dan Agimuga. Di kawasan ini, pemerintah akan mengintegrasikan program fisik maupun nonfisik secara terpadu.
Program yang telah diidentifikasi akan dilaporkan ke Bappeda sekaligus disiapkan dasar hukumnya. Dalam waktu dekat, Dinkes juga menargetkan penyelesaian petunjuk teknis (Juknis) sebagai panduan pelaksanaan di lapangan, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan bagi petugas.
Layanan Kesehatan Tidak Lagi Menunggu di Gedung
Salah satu terobosan utama adalah pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah, terutama bagi kelompok berisiko tinggi.
Ibu hamil, misalnya, akan dijemput oleh petugas kesehatan, dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan, lalu diantar kembali ke rumah.
“Kami tidak bisa lagi hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Petugas harus proaktif mendatangi warga,” tegas Reynold.
Selain pelayanan medis, kebutuhan dasar seperti akses air bersih juga menjadi perhatian karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Program ini juga menyasar kampung-kampung terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Beberapa wilayah bahkan memerlukan tenaga kesehatan yang tinggal menetap.
Contohnya di kawasan sekitar Pulau Karaka dan wilayah pedalaman lainnya, di mana akses transportasi, air bersih, dan komunikasi masih menjadi kendala utama.
Di kampung Manasari, misalnya, kepala puskesmas menugaskan sekitar lima tenaga kesehatan untuk tinggal di lokasi agar pelayanan tetap berjalan.
Fasilitas kesehatan yang melayani wilayah tersebut adalah Puskesmas Sarawati, yang menjadi pusat layanan bagi masyarakat sekitar.
Reynold menegaskan bahwa persoalan kesehatan di wilayah terpencil tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintahan kampung hingga pembangunan infrastruktur dasar.
“Ini bukan semata urusan kesehatan. Ada pendidikan, ekonomi, transportasi, dan pemerintahan kampung yang harus bergerak bersama,” katanya.
Dengan pendekatan terpadu tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika optimistis pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah paling sulit sekalipun.
TIM
