Koreri.com, Sorong – Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Sorong Tahun 2026–2029 di kafe Layar Gading, Rabu (4/3/2026).
FGD diikuti seluruh perangkat daerah (SKPD), organisasi kemasyarakatan, akademisi, sektor swasta, media, serta perwakilan BNPB yang hadir secara daring.
Wali Kota Sorong yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Sahli PHP) Abdul Rahim Oeli, S.E menegaskan bahwa penyusunan RPB merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan secara aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Menurutnya, Kota Sorong sebagai salah satu kawasan yang sedang berkembang dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbagai sektor di provinsi Papua Barat Daya.
Namun, dinamika tersebut juga diiringi dengan keberadaan Kota Sorong yang merupakan wilayah rawan bencana dengan skala risiko bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kebakaran permukiman yang cukup tinggi dan kompleks.
Dampak perubahan iklim turut memperbesar intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem.
Untuk itu diperlukan rencana yang matang dan terstruktur dalam penanggulangan bencana.
“RPB bukan sekadar dokumen administratif, tetapi pedoman arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana lima tahun ke depan. Tanpa perencanaan yang matang, risiko bencana dapat berdampak langsung pada keselamatan masyarakat dan capaian pembangunan daerah,” tegas Wali Kota.
Dokumen RPB 2026–2029 akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga upaya pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan.
Wali Kota juga menyoroti keterkaitan antara bencana dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat bencana dapat mengganggu layanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Mengingat, investasi dalam mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.
RPB memiliki fungsi strategis sebagai pedoman lintas perangkat daerah, dasar pengalokasian anggaran berbasis risiko, serta instrumen kolaborasi multipihak.
Pemkot Sorong mendorong seluruh SKPD untuk mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana ke dalam tugas dan fungsi masing-masing, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Yayasan INANTA yang mendampingi proses penyusunan dokumen. Pemerintah Kota Sorong menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kolaborasi dalam memperkuat ketangguhan daerah.
Melalui sosialisasi dan FGD ini, diharapkan tersusun dokumen RPB yang komprehensif, realistis, dan aplikatif, berbasis data dan analisis risiko yang akurat.
Dengan pembukaan kegiatan ini, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Kota Sorong yang tangguh terhadap bencana serta mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
ZAN
