Koreri.com, Timika – Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan pendekatan adaptif, meski muncul wacana kebijakan pembelajaran dari rumah bagi siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Anton Welerubun, menegaskan bahwa implementasi program MBG di Mimika tidak bisa disamakan dengan daerah lain, khususnya wilayah di Pulau Jawa yang memiliki akses transportasi relatif mudah hingga ke pelosok.
Menurutnya, selama ini mekanisme pelaksanaan MBG dilakukan dengan menyiapkan makanan di sekolah dan dikonsumsi langsung oleh siswa.
Namun, kondisi geografis Mimika yang luas dan menantang menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan program kedepan.
“Distribusi dari pusat kota ke wilayah-wilayah terpencil memiliki risiko. Ketika makanan tiba di lokasi, kualitasnya berpotensi sudah tidak layak konsumsi. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Anton Welerubun saat dikonfirmasi wartawan disela-sela acara 1 tahun kepemimpinan Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong di gedung Eme Neme Yauware Timika, Papua Tengah, Rabu (25/3/2026).
Seiring dengan wacana pembelajaran dari rumah, Pemkab Mimika tengah mengkaji berbagai skema penyesuaian agar program MBG tetap efektif dan tepat sasaran.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membangun kolaborasi lintas sektor, melibatkan dinas terkait, penyelenggara program, pihak sekolah, hingga Tim Penggerak PKK.
Untuk wilayah terpencil, skema penyediaan makanan secara lokal menjadi salah satu solusi.
Makanan dapat disiapkan langsung oleh masyarakat setempat agar lebih segar, sesuai kebutuhan gizi siswa, serta memperhatikan kondisi dan kearifan lokal.
Selain itu, terdapat pula aspirasi masyarakat yang mengusulkan agar bantuan MBG diberikan dalam bentuk uang kepada orang tua.
Opsi ini dinilai memiliki kelebihan, karena orang tua dianggap lebih memahami kebutuhan, kebiasaan, serta pola konsumsi anak-anak mereka.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh opsi masih dalam tahap kajian komprehensif.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat optimal bagi siswa, tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan kesesuaian konsumsi.
“Tidak semua makanan yang disediakan akan cocok dengan kondisi anak. Jika tidak sesuai, justru bisa menimbulkan masalah. Karena itu, semua pendekatan harus kita kaji bersama,” katanya.
Pemkab Mimika berkomitmen menghadirkan program MBG yang inklusif, adaptif, dan berbasis kondisi riil masyarakat, sehingga tetap berjalan optimal dalam berbagai situasi, termasuk jika kebijakan belajar dari rumah diberlakukan.
EHO
