Koreri.com, Jayapura – Pemerintah pusat saat ini terus menunjukkan komitmennya melalui sejumlah kebijakan dalam rangka membangun Tanah Papua demi menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat adat melalui berbagai program infrastruktur, ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia.
Target tersebut tidak hanya mempercepat kemajuan daerah, tetapi lebih dari itu juga untuk memastikan masyarakat asli Papua memperoleh manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP), Paulus Waterpauw mengatakan seluruh program dan kebijakan pembangunan Papua harus menjadikan orang asli setempat sebagai pusat utama pembangunan.
Karena baginya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka.
Paulus lantas menyoroti pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di sejumlah wilayah Papua seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel. Menurutnya, pada prosesnya perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat adat.
Ia menegaskan pendekatan dialog menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah proses pembangunan yang terus berlangsung.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus Waterpauw dalam keterangannya.
Lebih lanjut, eks Kabaintelkam Polri ini juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan besar di Papua.
Ia menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut.
“Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi menyampaikan bahwa pembangunan di Papua saat ini telah membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat.
Ia melihat kemajuan pembangunan di Nabire menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan mampu mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan aktivitas masyarakat.
“Saya melihat pembangunan di Nabire sampai saat ini sudah lebih maju,” bebernya.
Menurut Melkisedek, masyarakat adat menerima pembangunan Papua karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama sejak adanya pemekaran wilayah yang mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah pelosok.
Infrastruktur yang dibangun pemerintah dinilai membantu masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta memperluas akses pelayanan publik.
“Masyarakat adat di wilayah pelosok dapat terbantu dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah sehingga memudahkan masyarakat Papua untuk mengelola ekonomi,” ujarnya.
RLS
