Koreri.com, Sorong – Masyarakat kembali menyoroti pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yang telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, khususnya menjelang musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Warga mengingatkan agar tidak ada lagi praktik pungutan yang membebani orang tua siswa seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
Warga Kelurahan Malabutor Alfred Emauri mengungkapkan bahwa meski kebijakan pendidikan gratis telah diberlakukan namun di lapangan masih kerap ditemukan permintaan biaya yang tidak semestinya.
“Kita mendukung penuh pendidikan gratis dari pemerintah. Tapi kadang di masyarakat masih ada keluhan, sudah diputuskan gratis, namun tetap ada permintaan biaya. Ini yang membuat kami was-was,” ucap Alfred Emauri saat reses II tahun 2026 anggota DPR Kota Sorong Dapil IV di Kantor Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi, Rabu (3/6/2026).
Menurut Alfred, hal serupa pernah terjadi pada 2025 lalu saat proses penerimaan siswa baru. Bahkan, persoalan tersebut sempat mendapat perhatian serius hingga anggota DPR turun langsung ke sekolah untuk melakukan peninjauan.
“Tahun 2025 lalu itu sempat terjadi, khususnya di salah satu SMP sampai anggota Dewan turun tangan. Ini jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.
Ia menilai, momentum PPDB merupakan periode rawan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun DPR.
Untuk itu, Alfred mendorong agar DPR membentuk tim pengawasan guna memastikan proses penerimaan siswa berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar.
“Harus ada tim dari DPRK yang jeli melihat kondisi ini. Karena ini musim pendaftaran, jangan sampai masyarakat kembali mengeluh dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun,” katanya.
Selain itu, mantan Ketua RT di kelurahan Malabutor ini juga meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol dan pengawasan di lapangan agar kebijakan yang telah diputuskan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Masyarakat hanya ingin memastikan bahwa apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah dijalankan dengan baik tanpa ada penyimpangan,” jelasnya.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pelaksanaan pendidikan gratis dapat berjalan optimal dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam mengakses layanan pendidikan.
Anggota DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis mendukung sorotan warga Kelurahan Malabutor tersebut.
“Itu alarm yang harus menjadi perhatian kami DPRK untuk mengawasi hal ini, saya dukung DPRK berkolaborasi mengawasi potensi pungutan pada saat pendaftaran siswa baru,” pungkasnya.
KENN
