Koreri.com, Jakarta – Sejumlah persoalan strategis di sektor transportasi nasional menjelang rapat evaluasi APBN Tahun Anggaran 2026 bersama Kementerian Perhubungan RI jadi sorotan publik.
Hal tersebut disampaikannya Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/6), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Saadiah menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari tingginya harga tiket transportasi, keterbatasan layanan di wilayah kepulauan, hingga aspek keselamatan transportasi yang harus terus diperkuat.
“Hari ini Paripurna DPR RI, tanggal 4 Juni 2026. Di rapat evaluasi APBN 2026 nanti akan bersama dengan Menteri Perhubungan. Salah satu isu Komisi V yang saya soroti adalah soal isu-isu di sektor transportasi, bahwa menghangatnya beberapa isu transportasi ini dari berbagai evaluasi yang kami serap di dalam perjalanan,” ujar Saadiah.
Menurutnya, harga tiket transportasi yang masih tinggi perlu mendapat evaluasi menyeluruh. Selain dipengaruhi oleh tingginya harga avtur, kebijakan tarif batas atas dan batas bawah juga perlu ditinjau kembali agar tidak memberatkan masyarakat.
“Kami melihat harga tiket yang masih melonjak. Di samping karena harga avtur yang tinggi, juga diberlakukan harga batas atas dan batas bawah yang memang harus dievaluasi,” katanya.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku itu juga menyoroti masih adanya sejumlah trayek pelayaran yang belum terlayani secara optimal, terutama di wilayah kepulauan dan kawasan timur Indonesia seperti Maluku, Nusa Tenggara, Papua, serta sebagian wilayah Kalimantan.
“Kami masih menemukan terjadi kekosongan trayek yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa dengan mudah melakukan perjalanan dan juga mengganggu sistem logistik nasional,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan akses transportasi tersebut berdampak langsung terhadap distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat memicu tingginya biaya logistik serta ketimpangan harga antarwilayah.
“Ini tentu akan sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi, lalu lintas jasa, mobilitas masyarakat, dan distribusi barang. Akibatnya bisa terjadi gap harga atau ketimpangan harga antara satu daerah dengan daerah yang lain,” tegas Saadiah.
Selain masalah konektivitas, Saadiah juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kondisi armada transportasi yang sudah berusia tua. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan peremajaan sekaligus penambahan sarana transportasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami akan menyampaikan agar dilakukan evaluasi terhadap beberapa alat transportasi yang sudah usang, misalnya kapal-kapal, kemudian juga memperbaiki dan menambah alat transportasi,” ujarnya.
Tak kalah penting, Saadiah meminta pemerintah terus memperkuat aspek keselamatan di seluruh moda transportasi, baik transportasi darat, perkeretaapian, laut, maupun udara.
“Kami juga menyoroti soal keselamatan di sektor transportasi, baik di jalan, perkeretaapian, laut, maupun udara secara keseluruhan. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih baik ke depan,” tutupnya.
RLS
