Koreri.com, Sorong – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di aula Lantai III Kantor Gubernur setempat, Kamis (27/8/2026).
FGD tersebut mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergitas Lintas Sektor dalam Memperkuat Kapasitas Daerah, Kesiapsiagaan, dan Sistem Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Tanggap”.
Kegiatan ini difasilitasi BNPB RI yang diikuti oleh unsur BPBD dari Pemerintah kabupaten dan kota di PBD serta para pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana.
Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD PBD Joshua Hommer selaku Ketua Panitia FGD menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana.
“Pertama, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, memverifikasi, memvalidasi, dan menyempurnakan data kapasitas daerah sebagai bahan penyusunan kajian risiko bencana,” urainya.
Selain itu, FGD juga bertujuan mengukur dan menilai upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana di Provinsi PBD, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di bidang kebencanaan.
Menurut Joshua, hasil penilaian IKD sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana.
Adapun hasil penilaian IKD tahun sebelumnya mencatat Kota Sorong sebesar 0,24, Kabupaten Maybrat 0,24, Kabupaten Raja Ampat 0,31, Kabupaten Sorong 0,22, Kabupaten Sorong Selatan 0,21, dan Kabupaten Tambrauw 0,20.
Data tersebut akan dievaluasi melalui FGD untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat.
“Kami berharap seluruh peserta, termasuk BPBD kabupaten dan kota, dapat menunjukkan progres peningkatan. Dari hasil tahun sebelumnya, tahun ini diharapkan ada peningkatan Indeks Ketahanan Daerah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menegaskan bahwa karakteristik geografis Provinsi PBD menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan bencana.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota memiliki kondisi geografis yang berbeda, termasuk persoalan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Sejumlah daerah harus ditempuh melalui jalur laut, sementara akses darat di beberapa wilayah masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai.
Wilayah pesisir, kata Wagub Ahmad, terdapat di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan Tambrauw. Sementara wilayah dengan karakteristik pegunungan juga terdapat di sejumlah daerah, termasuk Tambrauw dan Sorong Selatan.
Kondisi tersebut menuntut adanya kesiapsiagaan yang kuat dari seluruh unsur, baik secara fisik, mental, maupun dalam kesiapan sumber daya dan logistik.
“Penanggulangan dan penanganan bencana harus menjadi pengetahuan bersama yang dipahami oleh semua unsur, baik pemerintah, TNI/Polri, instansi pemerintah dan swasta, maupun masyarakat,” tegasnya.
Wagub berharap penilaian IKD tidak hanya menjadi kegiatan administratif atau sekadar pemenuhan indikator penilaian, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk membangun ketahanan daerah.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah diharapkan dapat mengukur sejauh mana kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana serta memperkuat langkah-langkah penanganan secara terpadu.
“Ketika risiko atau bencana terjadi, kita sudah memiliki langkah-langkah yang dapat dilakukan secara bersama-sama untuk mengatasi dan menangani bencana tersebut,” pungkas Wagub Ahmad.
ZAN
