Koreri.com, Sorong– Papeda Summit 2026 akan menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu mengatakan sejumlah pejabat pemerintah pusat telah menyatakan kesiapan untuk hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.
Sementara itu, kehadiran Menteri atau Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup masih dalam tahap konfirmasi.
Panitia juga terus melakukan komunikasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk memastikan keterwakilan pemerintah pusat dalam forum tersebut.
“Kami berharap semuanya akan hadir karena kami sudah bertemu dan berkomunikasi langsung. Bersama Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan panitia, kami sudah bertemu dengan beberapa pihak terkait,” kata Julian Kelly Kambu usai rapat persiapan panitia yang dipimpin langsung Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Ruang Pegasus Hotel Vega Prime Kota Sorong, Kamis (27/8/2026).
Menurut ketua panitia, forum konferensi dua tahunan ini akan dihadiri sekitar 800 peserta yang telah terdaftar.
Jumlah tersebut diperkirakan meningkat hingga sekitar 1.000 peserta pada hari pertama pembukaan, sebelum berkurang menjadi sekitar 500 peserta pada hari-hari berikutnya.
Rangkaian kegiatan akan dibuka di Gedung Rambar Jejma, sementara agenda utama dilaksanakan di Hotel Aston dan Vega. Sebagian besar aktivitas forum akan dipusatkan di Hotel Vega.
Julian mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan direncanakan menjadi pembicara utama sekaligus membuka Papeda Summit 2026. Sejumlah kepala daerah dari Tanah Papua juga telah diundang dan sebagian masih dalam proses konfirmasi.
Forum tersebut tidak sekadar menjadi pertemuan seremonial, tetapi diarahkan untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan Papua yang berkelanjutan.
Berbagai isu akan dibahas, mulai dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi hingga pengembangan ekonomi biru, ekonomi hijau, pengelolaan karbon, serta pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat adat.
“Ini untuk kita, dari kita untuk kita. Bagaimana menyamakan persepsi pembangunan berkelanjutan, dilihat dari lingkungannya bagaimana, sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, kemudian ekonomi biru, ekonomi hijau, karbon dan keterlibatan masyarakat adat. Semua kita bicarakan dan diskusikan di sini,” ujarnya.
Julian menilai selama ini masing-masing pihak memiliki perspektif dan pendekatan sendiri.
Masyarakat adat memiliki konsep serta pemikiran mengenai wilayah dan sumber daya alam, sementara pemerintah menjalankan kebijakan dan regulasi serta agenda pembangunan.
Karena itu, Papeda Summit diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan seluruh perspektif tersebut sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pijakan kebijakan pembangunan Papua ke depan.
“Kita duduk bersama sehingga kita berharap ada rekomendasi kebijakan untuk bagaimana masa depan Papua. Papua berkelanjutan, yang tidak meninggalkan air mata bagi generasi, tetapi meninggalkan mata air,” katanya.
Papeda Summit 2026 juga menjadi bagian dari tindak lanjut kesepakatan dalam pertemuan para gubernur di Timika, Provinsi Papua Tengah dan Manokwari, Papua Barat pada Februari 2026.
Dari rangkaian forum tersebut, panitia berharap lahir rekomendasi kebijakan serta Deklarasi Sorong mengenai pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Kurang lebih 130 pembicara dijadwalkan terlibat dalam forum tersebut. Kehadiran para pembicara dari berbagai latar belakang diharapkan memperkaya perspektif dan memperkuat substansi pembahasan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi PBD itu menegaskan, tantangan perubahan iklim membuat pembangunan Papua tidak bisa lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
“Bumi yang kita tinggali ini sudah tidak panas lagi, tetapi mendidih. Sehingga bagaimana kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi, tetapi ekologi, lingkungan, sosial, dan masyarakat adat yang memiliki sumber daya alam juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Panitia juga berharap Menteri Kehutanan dapat hadir sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Masyarakat Hukum Adat.
Harapan tersebut, kata Julian, telah disampaikan secara langsung kepada Menteri Kehutanan bersama Gubernur Papua Barat Daya saat berada di Jakarta.
“Kami berharap Bapak Menteri Kehutanan bisa hadir untuk menyerahkan SK Masyarakat Hukum Adat. Harapan itu sudah kami laporkan langsung kepada beliau bersama Bapak Gubernur di kediamannya di Jakarta,” ujarnya.
Meski sejumlah agenda nasional dan kondisi kebencanaan di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah pusat, panitia optimistis keterwakilan pemerintah tetap dapat hadir dalam Papeda Summit 2026.
Selain Menteri Koordinator Bidang Pangan, sejumlah pejabat kementerian dan lembaga juga dijadwalkan hadir, termasuk deputi yang membidangi pangan, sumber daya alam dan lingkungan serta perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
Seluruh hasil diskusi selama kegiatan pada 2–3 September 2026 nantinya akan dirumuskan menjadi saran dan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Banyak topik menarik yang akan dibahas dan didiskusikan bersama, kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan. Inilah keinginan dan harapan Tanah Papua yang akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Julian.
KENN
