Koreri.com, Jayapura – Polemik penunjukan Sekda Dance Flassy jadi Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua yang tak sesuai prosedur mendapat tanggapan keras dari DPD Partai Demokrat.
Wakil Ketua I DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, mengatakan usulan penunjukan Plh Gubernur merupakan keinginan besar dari Sekda Dance Flassy untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Lukas Enembe, namun tak sesuai prosedur sebenarnya.
“Saya mau jelaskan apa yang terjadi, bahwa kemarin Kamis (24/6/2021) pagi usulan pergantian pelaksana harian (Plh) Gubernur itu diusulkan oleh Dance Flassy. Dia (Dance) yang usulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ganti Lukas Enembe,” kata RHP dihadapan massa pendukung dan simpatisan Gubernur Lukas Enembe di Sekretariat DPD Demokrat Papua, Jumat (25/6/2021).
“Ini usulan luar biasa terjadi di Negara Indonesia, karena baru diusulkan pagi dan jam 12 siang negara menjawab dan mengangkat Dance Flassy sebagai pelaksana harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua,” kecamnya.
Ditegaskan, bahwa Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) dipilih rakyat dan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memimpin Papua selama 10 tahun, namun ada yang mau menghentikan di tengah jalan.
“Ya, masyarakat pilih Lukas Enembe – Klemen Tinal pimpin Papua 10 tahun, terus Dance Flassy datang kasih berhenti di tengah jalan, Stop! Besok, ko (Dance Flassy) pulang Papua Barat,” tegas RHP.
“Jadi siapa yang ajar kurang ajar sama rakyat. Saya juga Bupati tapi hari ini saya berdiri di kantor Demokrat Papua dan berdiri sebagai adik sungguh mati dari Lukas Enembe,” cetusnya.
Ham Pagawak juga mengaku dalam internal partai Demokrat Papua sendiri tak sejalan dengan Gubernur Lukas Enembe dan ada kader yang mendorong Dance Flassy jadi Plh Gubernur Papua.
“Demokrat Papua juga tidak jelas, yang mau Flassy itu dari Demokrat. Ada Bupati dan anggota DPR RI. Yudas pernah jual Tuhan Yesus, di politik anak Tolikara jual Lukas Enembe. Saya tegas, bahwa hal yang tidak baik jangan diikuti oleh masyarakt Papua,” tegasnya lagi.
Masih menurutnya, Sekda Dance Flassy seharusnya berkoordinasi dulu dengan Gubernur Lukas Enembe tentang kondisi kesehatannya bagaimana, kemudian Kemendagri juga tanya dulu apakah Gubernur Lukas Enembe sudah sehat atau belum, baru tunjuk Plh Gubernur.
Bukan main tunjuk berdasarkan usulan dari Dance Flassy sendiri tanpa berkoordinasi dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
“Kita akan bikin aksi supaya pemerintah pusat tahu bahwa Lukas Enembe punya rakyat dan kita akan bela Lukas Enembe sampai mati,” tukasnya.
OZIE
