Koreri.com, Sorong– Sebagai bentuk perhatian kepada generasi penerus bangsa sudah menjadi kebiasaan bagi Wakil Ketua II DPR Papua Barat H. Saleh Siknun,S.E ketika berkunjung di mana saja.
Pada saat kunjungan komisi II DPR Papua Barat ke Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu, anggota fraksi PDI Perjuangan ini menyempatkan diri untuk bertemu dengan mahasiswa Fakfak di Sekretariat Mahasiswa Surabaya dan Malang.
Dalam pertemuan tersebut anggota DPR Papua Barat dari daerah pemilihan 5 meliputi Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama itu menyerahkan bantuan bahan makan kepada mereka.
Diskusi yang berlangsung sederhana namun penuh hikma itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi di Kota studi baik pada Provinsi Jawa Timur maupun daerah lain.
Mahasiswa Fakfak mewakili 12 Kabupaten/ Kota se-Papua Barat berharap Pemerintah Provinsi segera mempertimbangan untuk mempersiapkan asrama untuk semua mahasiswa se-Papua Barat di Jawa Timur. 
“Bukan Jwa Timur saja tetapi ibu kota Provinsi lainnya di Tanah Air, karena hampir semua provinsi punya asrama di masing-masing provinsi tetapi Papua Barat yang belum punya,” ungkap Saleh Siknun kepada media ini melalui telpon celulernya, Jumat (25/3/2022).
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini bahwa permintaan mahasiswa tersebut merupakan hal yang baik karena dengan adanya asrama provinsi dapat menjalin silaturahmi bagi mereka di Jawa Timur serta kota studi lainnya. Pasalnya lanjut Saleh menjelaskan yang ada sekarang hampir semua kota studi hanya asramamahasiswa tingkat Kabupaten/ Kota.
“Kalau ada asrama mahasiswa tingkat Provinsi Papua Barat maka menjadi sarana untuk mereka silaturahmi dan berdiskusi bagaimana perkembangan dan kemajuan Papua Barat saat ini, isu-isu pengembangan Provinsi ini kedepan,” tutur Saleh.
Selain itu, mahasiswa Fakfak keluhkan tentang bantuan pendidikan pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, diakui bahwa anggaran pendidik tersebut sudah dibagikan tetapi tidak merata dan proposional.
Ironisnya, ada mahasiswa yang sudah sering mendapat bantuan pendidikan tetapi ada juga yang tidak pernah mendapat hak mereka itu, hal ini disebabkan karena tidak diinventarisir secara baik.
Saleh minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Provinsi melalui OPD teknis untuk melakukan inventarisasi data mahasiswa baik orang asli papua maupun nusantara supaya peruntukannya tepat sasaran, proposional dan adil. 
“Pembagian bantuan pendidikan ini harus adil, artinnya bahwa yang sudah terima terus menerus sebaiknya jangan lagi dikasih dan diberikan kepada adik-adik mahasiswa yang belum pernah dapat, pertimbangkan juga OAP dan Nusantara serta tingkat kesulitan ekonomi keluarga, karena setiap tahun mereka kirim data mahasiswa yang ada di kota studi tetapi data tidak digunakan OPD teknis untuk berikan bantuan,” tegasnya.
Terkait dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi, Saleh Siknun minta untuk mempertimbangkan kebijakan bantuan pendidikan afirmasi kepada mahasiswa kedokteran dan penerbangan.
Menurutnya, perhatian khusus bahkan lebih kepada mahasiswa kedokteran dan penerbangan tetapi juga harus memberikan ruang kepada mahasiswa lain sehingga tidak terfokus pada bidang tertentu.
“Salah satu yang menjadi perhatian mahasiswa yang sudah selesai studi dibidang kesehatan tetapi harus ambil Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat pasti mereka kesulitan karena harus kuliah lagi pasti butuh uang, karena itu pemerintah dapat mempertimbangkan adanya pendidikan khusus bagi mereka yang belum mendapatkan STR tersebut,” harap pendiri Ikatan Pelajar Mahasiswa Fakfak itu.
KENN
