Koreri.com, Jayapura (2/2) – Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan penempatan perwira tinggi TNI-Polri yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur di wilayah yang akan menggelar pilkada hendaknya tidak berlebihan dan memiliki kesan seolah-olah daerah itu tidak aman.
“Kecuali, ada larangan dari masyarakat untuk menggelar Pilkada, atau ada ajakan untuk golput, mungkin dengan begitu bisa menempatkan TNI atau Polri,” jelas Ketua MRP Timotius Murib, di Jayapura, Jumat.
Menurut Timotius, memang selama ini pada saat pelaksanaan pilkada di Papua mengalami sejumlah konflik, namun semua kisruh itu bisa diselesaikan secara baik.
“Jadi kerawanan seperti apa yang terjadi di Papua? Selama ini kami lihat semua masalah bisa diatasi dengan baik,” ujarnya.
Seperti diketahui, Papua termasuk salah satu wilayah yang dipetakan memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi yang berpotensi memicu konflik sehingga diperkirakan Penjabat Gubernur Papua kelak akan diisi oleh perwira Polri atau TNI.
Dengan adanya keputusan ini membuat MRP melihat adanya ketakutan pemerintah karena secara faktual penempatan alat negara yakni dari TNI dan Polri memiliki jumlah yang sangat signifikan di Papua.
“Bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk di Papua, untuk itu terkesan lucu saja, seandainya pemerintah pusat mau menempatkan Penjabat Gubernur dari kalangan TNI atau Polri,” ungkap Timotius.
MP-RR
