Koreri.com, Saumlaki – Pemilihan Umum (Pemilu) Susulan pada 20 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang dijadwalkan berlangsung Selasa (23/4/2019) kembali bermasalah.
Tepatnya pada 3 TPS yang berada di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan dimana proses coblos terpaksa dihentikan sementara karena tertukarnya ratusan surat suara.
Pantauan lapangan, pencoblosan akhirnya tertunda hingga pukul 12.00 waktu setempat meski kemudian dilanjutkan setelah adanya arahan dari KPUD setempat.
Masyarakat tampak resah dan kecewa menyikapi kondisi dimaksud. Bahkan tak sedikit dari mereka mengecam kinerja lembaga penyelenggara yang dinilai sangat buruk.
“Tentu kami sangat kecewa karena harus ditunda lagi, sehingga sangat menggangu waktu kami untuk bekerja,” sesal salah satu pemilih di TPS 2, kepada media ini yang turut didukung sejumlah warga lainnya.
Sementara itu, tertundanya pencoblosan dikarenakan tertukarnya 154 surat suara DPRD Dapil 3 ke 3 TPS di desa tersebut. Dimana TPS 1 ada 4 surat suara yang tertukar, TPS 2 sebanyak 100 surat suara, dan TPS 3 sebanyak 50 surat suara.
Padahal, sehari sebelum Pemilu susulan, Ketua KPU setempat Regen Lartutul memastikan telah melakukan distribusi logistik Pemilu ke 20 TPS dan memastikan telah sesuai dengan ketentuan dan siap melaksanakan Pemilihan tanpa ada masalah.
Saat dikonfirmasi terkait tertukarnya ratusan surat suara, ia malah berkilah bahwa hal ini terjadi diluar kendali KPU.
“Kami sudah bekerja maksimal, tapi ini diluar kendali kami. Kami akan segera menyelesaikan masalah ini dengan berkoordinasi untuk mengambil sisa surat suara cadangan yang ada di Saumlaki untuk mengatasi kekurangan di desa Lermatang,” cetusnya saat ditemui di TPS 2, desa Lermatang.
Akibat dari molornya proses pemilihan ini, masyarakat seakan apatis dan terlihat disejumlah TPS terpantau sunyi hingga waktunya proses pemungutan suara.
Meski demikian, masyarakat kembali mendatangi TPS saat penyelenggara mengumumkan waktu pelaksanaannya.
Terpantau, Sekretaris Daerah KKT, Piterson Rangkoratat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) langsung turun memantau kejadian ini.
LSM
