Koreri.com, Jayapura – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) dinilai tak indahkan Presiden RI Joko Widodo selaku pimpinannya.
Menyusul tak diberlakukannya sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara offline di Papua.
Padahal, Presiden sendiri telah menyepakatinya saat pertemuan dengan Pemerintah Papua di Istana Bogor, Oktober 2018 lalu
Menyikapi itu, Legislator setempat, Yonas Nusi kepada sejumlah wartawan, Sabtu (27/4/2019) menyarankan agar proses penerimaan CPNS untuk Provinsi Papua sebaiknya ditunda dulu karena tidak sejalan dengan keputusan Presiden RI Joko Widodo.
Saran tersebut merujuk pada proses perekrutan yang dinilainya tak sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo.
“Masa seorang Presiden sudah menjanjikan kepada rakyatnya di tanah Papua untuk tidak melakukan penerimaan dengan menggunakan sistem online tetapi dilakukan dengan sistem offline tetapi kenyataannya pelaksanaannya berbeda,” kecamnya.
Yonas selaku Anggota Komisi I bersama pimpinan DPR Papua menilai bahwa apa yang dilakukan Menteri PAN – RB sama sekali tidak mengindahkan apa yang telah disampaikan Presiden yang telah menyepakati aspirasi masyarakat di provinsi paling timur Indonesia ini.
Padahal, untuk mencapai itu dibutuhkan perjalanan yang cukup panjang terkait dengan dibukanya penerimaan CPNS dimana untuk Papua, hal ini merupakan persoalan yang cukup lama digumuli dan menjadi aspirasi masyarakat yang senantiasa disampaikan ke Pemerintah.
Yonas menjelaskan pihaknya mengacu pada pertemuan Oktober 2018 lalu bertempat di Istana Bogor ada penyampaian beberapa poin yang menjadi pokok dari pikiran masyarakat Papua yang diantar oleh Gubernur bersama seluruh Bupati dan Wali Kota, pimpinan DPR dan juga pimpinan MRP kepada Presiden.
“Dari hasil pertemuan itu Bapak Presiden menerima aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan oleh Gubernur bahwa untuk penerimaan CPNS itu menggunakan sistem offline bukan online,” bebernya.
Tetapi saat ini, faktanya, dalam pembukaan penerimaan CPNS ini terkesan tertutup dan susah dibuka channelnya mau diakses untuk dilakukan pendaftaran.
“Rakyat pun sudah mengeluh bahwa ini sebuah sistem yang sangat sulit sekali dilakukan,” cetus Yonas.
Olehnya itu, DPR Papua memohon kepada BKD setempat dan Menteri PAN – RB untuk meninjau kembali atau menunda pelaksanaan ini.
“Kita harus bicarakan kembali karena ini akan mengganggu rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah di Papua,” tegasnya.
Yonas juga menilai kebijakan yang diambil Menteri PAN – RB sarat dengan muatan politik.
“Kita harus segera melakukan klarifikasi atas nama Pemerintah harus segera menyampaikan ini secara terbuka dan memohon maaf kepada rakyat Papua sebab telah terjadi sebuah kebijakan yang telah mencederai keputusan pemimpin negara itu sendiri dan kita tidak kita main-main,” tegasnya.
VMT
