Koreri.com, Jakarta – Fenomena mahalnya harga tiket pesawat domestik dibanding penerbangan ke luar negeri kembali menjadi sorotan tajam di parlemen.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, secara terbuka membongkar sejumlah faktor yang dinilai menjadi penyebab tingginya tarif penerbangan dalam negeri yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Saadiah setelah dirinya menerima banyak pertanyaan dan aspirasi kritis dari masyarakat terkait harga tiket pesawat yang terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam rapat bersama di Bandara Soekarno-Hatta.
“Ini suara saya mewakili suara hati dan keluhan masyarakat terkait harga tiket,” tegas Saadiah.
Menurut legislator asal Maluku itu, persoalan mahalnya tiket domestik kini telah menjadi keresahan nasional. Bahkan, dalam banyak kasus, harga tiket penerbangan dalam negeri justru lebih mahal dibanding rute internasional dengan jarak tempuh yang lebih jauh.
Saadiah menjelaskan, salah satu faktor utama mahalnya tiket domestik adalah kebijakan pajak yang dinilai timpang antara penerbangan dalam negeri dan luar negeri.
Penerbangan domestik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, termasuk pada komponen avtur. Sementara penerbangan internasional justru mendapatkan fasilitas pembebasan PPN untuk avtur berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2012.
“Perbedaan perlakuan fiskal ini membuat biaya dasar penerbangan domestik langsung membengkak sejak awal,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai menciptakan ironi di tengah upaya pemerintah memperkuat konektivitas nasional, khususnya bagi wilayah kepulauan dan Indonesia timur yang sangat bergantung pada transportasi udara.
Selain faktor pajak, Saadiah menyoroti mahalnya harga avtur yang disebut menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen biaya operasional maskapai.
Lonjakan harga minyak dunia akibat gejolak geopolitik, termasuk konflik di kawasan Selat Hormuz, disebut ikut memicu kenaikan harga avtur secara signifikan.
“Kita beli tiket pakai rupiah, tapi avtur dibeli pakai dolar,” katanya.
Ia juga mengungkap persoalan distribusi avtur di negara kepulauan seperti Indonesia yang dinilai belum efisien. Akibatnya, harga avtur di daerah terpencil seperti Tanimbar, Aru, Buru, hingga Ambon jauh lebih mahal dibanding kota besar seperti Jakarta.
“Tak heran kalau harga avtur di Jakarta berbeda dengan di Maluku atau kawasan kepulauan lainnya,” ujarnya.
Saadiah juga membeberkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak hanya membayar tarif dasar tiket saat membeli penerbangan domestik.
Ada berbagai komponen tambahan yang ikut membebani harga akhir tiket, mulai dari airport tax atau PJP2U, fuel surcharge, hingga iuran wajib asuransi Jasa Raharja.
Akumulasi berbagai pungutan tersebut membuat harga tiket domestik semakin sulit dijangkau masyarakat. Bahkan, dalam sejumlah kasus, tarif penerbangan domestik menjadi lebih mahal dibanding rute internasional yang lebih kompetitif.
Tak hanya pemerintah, Saadiah juga menyoroti kepatuhan maskapai terhadap regulasi tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, ada maskapai yang lebih memilih membayar denda daripada menyesuaikan tarif sesuai ketentuan, terutama pada rute-rute tertentu di kawasan timur Indonesia.
“Ada yang memilih bayar denda daripada menurunkan harga tiket sesuai tarif batas bawah,” ungkapnya.
Kondisi itu, lanjut Saadiah, semakin memperparah kesulitan masyarakat di daerah kepulauan yang tidak memiliki banyak pilihan moda transportasi selain pesawat.
Karena itu, Saadiah mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor penerbangan nasional, mulai dari kebijakan fiskal, distribusi avtur, hingga pengawasan tarif maskapai.
Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus menanggung mahalnya biaya konektivitas udara di negeri kepulauan seperti Indonesia.
“Masyarakat kepulauan jangan terus menjadi korban mahalnya transportasi udara. Negara harus hadir memastikan akses penerbangan tetap terjangkau,” tegasnya.
Saadiah berharap pemerintah segera menghadirkan solusi konkret agar tiket pesawat domestik kembali terjangkau dan tidak lagi menjadi hambatan bagi mobilitas, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, maupun pemerataan pembangunan nasional.
JFL
