• News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
  • Misteri
Senin, April 19, 2021
  • Login
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
  • Misteri
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
  • Misteri
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Teluk Bintuni
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Home Pemerintahan Politik

Partai Lokal Papua Minta Seleksi 14 Kursi DPRP Dihentikan

5 Desember 2019
Di Politik
0 0
0
Partai Lokal Papua Minta Seleksi 14 Kursi DPRP Dihentikan

Jubir Partai Lokal Papua Bersatu, Litinus Agabal (Tengah) Korwil Lapago, Nikolas Wenda (Kiri) dan Korwil Meepago, Keni Komou (Kanan)

Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Jayapura – Partai Lokal Papua Bersatu minta seleksi pengangkatan 14 kursi DPRP periode 2019 – 2024 maupun segala bentuk pergerakan atas nama UU Otonomi Khusus (Otsus) segera dihentikan karena tidak mempunyai dasar hukum.

Juru bicara Partai Lokal Papua Bersatu, Litinus Agabal, SH mengatakan saat ini UU Otsus Papua sedang di uji materi ke Mahkamah Konstitusi sehingga kegiatan yang berkaitan dengan aturan tersebut harus dihentikan.

“Kami melihat ada pihak yang melakukan pergerakan di luar tim Partai Lokal Papua Bersatu. Kami pertegas bahwa saat ini kami sedang melakukan gugatan uji materi terjadap UU Otonomi Khusus di Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Rabu (4/12/2019).

Menurut Litinus,  UU Otsus hadir bukan menyangkut kelompok tertentu tapi itu bicara seluruh rakyat Papua dan Papua Barat, sehingga harus dimengerti oleh Pemerintah dan seluruh masyarakat di kedua wilayah.

“Jadi, kami harapkan masyarakat tidak boleh termakan isu provokasi yang tidak bertanggung jawab karena kami sedang berjuang untuk kepentingan seluruh masyakat Papua dan Papua Barat serta semua pergerakan dihentikan sementara menunggu keputusan MK pada 16 Desember 2019 mendatang,” tegasnya.

Dikatakan, pergerakan yang sedang di buat kelompok kepentingan 14 kursi DPRP melalui Kesbangpol dan Panitia seleksi itu harus menunggu keputusan MK karena pengangkatannya sudah berakhir.

“Kemarin Mendagri sudah tolak Perdasus yang di dorong kelompok kepentingan sehingga tidak ada dasar hukum lagi untuk pengangkatan 14 kursi DPR Papua. Apalagi yang berhubungan dengan Otsus itu tidak boleh, karena kami sedang gugat uji materi di MK,” sambung Litinus.

Alasan Partai lokal menggugat materi UU Otsus ke MK karena saat ini masyarakat Papua bermain di luar aturan.

“Kami berharap seluruh masyarakat menunggu putusan MK atas gugatan UU Otsus Papua. Kebijakan ini akan berakhir tapi masyarakat Papua tidak menjalankan fungsi legislasi sehingga kami gugat materi UU Otsus,” tukasnya.

Koordinator wilayah Lapago, Partai Lokal Papua Bersatu, Nikolas Wenda, S.IP, S.Sos menjelaskan isu pengangkatan 14 kursi otsus DPRP yang ditunjuk langsung masyarakat itu omong kosong dan itu ilegal.

“Kami atas nama Partai Lokal Papua Bersatu pertegas bahwa kami tolak 14 kursi pengangkatan karena sedang melakukan gugatan materi UU Otsus di MK. Sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan aturan itu statusnya ilegal,” cetusnya.

Apalagi, kata Nikolas, bahwa isu Pemerintah siap memfasilitasi 14 kursi DPRP itu tidak benar dan sebaiknya dihentikan saja karena sudah tidak ada landasan hukum dalam mekanisme rekrutmen dimaksud.

“Kami tahu bahwa 30 Oktober 2019 lalu itu sudah selesai 14 kursi DPRP dan Mendagri tolak mekanisme pengangkatan kursi Otsus sehingga harus kembalikan ke partai lokal,” tekannya lagi.

Sementara itu, Koordinator wilayah Meepago, Keni Komou, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua melalui Kesbangpol sebaiknya menghentikan sementara proses pembentukan pansel 14 kursi karena itu bisa membuat kecemburuan sosial antara masyarakat.

“Saya mendengar isu, masyarakat mau palang kantor Kesbangpol. Dan jika ada yang jadi korban maka saya bawa jenazahnya ke kantor Kesbangpol Provinsi untuk tanggung jawab kepala karena mereka kerja tidak sesuai dasar hukum,” ungkapnya.

Ditegaskan Keni, saat ini  DPD Partai lokal di Kabupaten se tanah Papua telah lengkap tapi masih menunggu putusan MK pada 16 Desember 2019.

Dan Kesbangpol tidak ciptakan konflik antara masyarakat serta mempengaruhi pengurus DPD partai lokal yang sudah terbentuk.

“Jadi, jangan bikin gerakan tambahan dengan pembentukan Pansel 14 kursi DPRP  dan sebagainya karena saat ini pengurus DPD dari Sorong sampai Meruake sedang siaga menunggu hasil putusan MK pada 16 Desember 2019. Setelah putusan MK  baru kita bergerak dan saya yakin putusan MK nanti gugatan Partai Papua Bersatu pasti menang,” tukasnya.

VDM

Berita Terkait

Resmi Dilantik, Ini Daftar Nama 14 Anggota DPRP Jalur Otsus

Resmi Dilantik, Ini Daftar Nama 14 Anggota DPRP Jalur Otsus

16 April 2021

Koreri.com, Jayapura - Sebanyak 14 Anggota DPR Papua dari jalur Otonomi Khusus resmi dilantik. Proses pelantikan sendiri berlangsung di ruang...

Jangan Asal Kritik Kinerja Gubernur Tapi Pahami Tupoksi

Jangan Asal Kritik Kinerja Gubernur Tapi Pahami Tupoksi

14 Februari 2021

Koreri.com, Manokwari - Senator Papua Barat M.Sanusi Rahaningmas (MSR) angkat bicara terkait dengan beberapa pemberitaan viral dan menjadi asumsi publik...

Tutup Akses Masuk Papua Karena Covid-19 Bukan Masalah Politik

Tutup Akses Masuk Papua Karena Covid-19 Bukan Masalah Politik

29 Maret 2020

Koreri.com, Jayapura - Ketua DPRD Kabupaten Nduga Ikabus Gwijangge, mendukung keputusan Gubernur bersama Bupati/Wali Kota yang menutup akses masuk Papua...

Diwarnai Pro Kontra, 4 Nama Diusulkan Jadi Pimpinan DPR Papua

Diwarnai Pro Kontra, 4 Nama Diusulkan Jadi Pimpinan DPR Papua

6 Desember 2019

Koreri.com, Jayapura - Dewan Pimpinan Rakyat Papua telah mengumumkan 4 nama yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai pemimpinan definitif lembaga tersebut...

Lompatan Arah Baru Gelora di Papua Mulai dari Wilayah Adat La Pago

Lompatan Arah Baru Gelora di Papua Mulai dari Wilayah Adat La Pago

25 November 2019

Koreri.com, Jayapura - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) terus mempersiapkan mesin partai besutan Anis Matta tersebut, secara maksimal dan matang. Tak...

Rollo Resmi Pimpin Dewan Kota Jayapura

Pimpinan Dewan Kota Jayapura Komitmen Layani Aspirasi Masyarakat

20 November 2019

Koreri.com, Jayapura - Tiga unsur pimpinan DPRD Kota Jayapura periode 2019 - 2024 berkomitmen siap melayani semua aspirasi masyarakat selama...

Berita Selanjutnya
Diwarnai Pro Kontra, 4 Nama Diusulkan Jadi Pimpinan DPR Papua

Diwarnai Pro Kontra, 4 Nama Diusulkan Jadi Pimpinan DPR Papua

Rekomendasi

Putus Rantai Covid-19, Distrik Japut Bagikan 1100 Masker Gratis

Putus Rantai Covid-19, Distrik Japut Bagikan 1100 Masker Gratis

9 bulan ago
Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

1 tahun ago

Populer

  • Diduga Miras Jadi Pemicu Penyerangan Antar Dua Kelompok Warga

    Diduga Miras Jadi Pemicu Penyerangan Antar Dua Kelompok Warga

    46 shares
    Share 18 Tweet 12
  • 9 Provinsi Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan Siklon Tropis Surigae

    128 shares
    Share 51 Tweet 32
  • Sebut KKB Tak Berperikemanusiaan, Ini Tuntutan Tokoh Papua

    33 shares
    Share 13 Tweet 8
  • Begini Cara Sadis KKB Habisi Nyawa Pelajar di Ilaga

    280 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Antisipasi Tes CPNS, Pencaker di Ambon Dihimbau Siapkan Dokumen Lebih Awal

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
  • Misteri

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist