as
as

Rakernis Fungsi Intelkam Polda Papua Bahas Pilkada dan PON XX

IMG 20200108 234519

Koreri.com, Jayapura – Direktorat Intelijen keamanan Polda Papua melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelkam dalam menghadapi event Pilkada serentak 11 Kabupaten dan pelaksaan PON XX tahun 2020.

Wakapolda Brigjen Pol. Yakobus Marjuki, mengatakan Rakernis Direktorat intelijen keamanan Polda Papua dan jajaran sebagai sarana sharing informasi terhadap berbagai masalah aktual yang berkembang dan mendapat perhatian pimpinan Polri.

Selain itu, untuk merumuskan solusi tindak lanjut penanganan berbagai masalah yang berkaitan dengan persiapan pengamanan Pemilukada Bupati  – Wakil Bupati serta PON XX di Provinsi Papua.

“Jadi, pelaksanaan Pemilukada Bupati /Wakil Bupatiserta PON ke XX di Provinsi Papua, perlu kita waspadai dan antisipasi dampak aktivitas politik yang berpotensi mengganggu kamtibmas. Untuk itu laksanakan pengamanan setiap tahapan Pemilu dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya saat membuka Rakernis di aula Rastra Samara Mapolda Papua, Rabu (8/1/2020).

Masih menurut Wakapolda, dalam menghadapi Pemilukada Bupati – Wabup serta PON ke XX di Provinsi Papua, sudah barang tentu tensi politik semakin memanas yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dan stabilitas wilayah.

Oleh karena itu, setiap permasalahan yang berkembang harus ditangani secara profesional, bijak dan proporsional.

Netralitas Polri harus tetap dijaga, jangan ada anggota Polri yang ikut terlibat dalam dukung-mendukung, kampanye terselubung maupun memanfaatkan fasilitas dinas guna kepentingan partai politik.

“Intensifkan kegiatan kepolisian khususnya pada tahapan yang dapat berpotensi timbulnya kerawanan, amankan kegiatan masyarakat dan berbagai potensi kerawanan yang dapat mengarah pada timbulnya gangguan kamtibmas,” sambungnya.

Lanjut Wakapolda, untuk mewujudkan pelayanan Polri yang prima, optimal, proaktif, transparan dan akuntabel maka Polri tidak dapat bekerja sendiri melainkan memerlukan dukungan dari semua pihak.

Yaitu dengan membangun dan meningkatkan kerjasama antara Polri dan Pemerintah daerah, instansi lainnya serta seluruh komponen masyarakat.

Wakapolda mengakui berbagai persoalan berpotensi terjadi seperti konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, diantaranya adanya penolakan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan Pemilukada, pemekaran wilayah, penuntasan kasus-kasus korupsi, permasalahan lahan perkebunan, pertambangan, pendirian tempat ibadah, penodaan terhadap agama/aliran kepercayaan, perburuhan dan pertikaian antar kelompok/suku

“Untuk itu, pada kesempatan ini, saya meminta seluruh jajaran fungsi Intelkam menyikapi upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mendukung tugas pokok Polri khususnya dalam menghadapi pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di 11 kabupaten dan PON ke XX di Provinsi Papua,” pintanya.

Disamping itu pula, berkenaan dengan tugas pemeliharaan kamtibmas, fungsi Intelkam harus menguasai dan menginventarisir semua bentuk potensi ancaman gangguan yang diprediksi akan muncul.

“Sedini mungkin jajaran intelijen dengan segenap taktik dan teknik yang dimiliki dapat mengungkap setiap embrio permasalahan serta mendorong peran fungsi Kepolisian lainnya dalam  hal ini agar dapat ditangani oleh satuan-satuan organisasi Polri sehingga tidak meluas dan menjadi isu negatif,” beber Wakapolda.

Selain itu, fungsi Intelkam melalui kegiatan pengamanan intelijen harus mampu menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap tugas pokok Polri serta memberikan pelayanan intelijen dengan tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Dengan pelaksanaan pengamanan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di 11 kabupaten dan PON ke XX di Provinsi Papua diharapkan fungsi Intelkam sedini mungkin telah menguasai dan mengantisipasi dampak aktivitas politik yang berpotensi mengganggu kamtibmas,” tukasnya.

VDM

as