Koreri.com, Jayapura – Legislator Papua asal Kabupaten Nduga, Namantus Gwijangge menilai intervensi Pemerintah Pusat melalui pendekatan militer tidak bisa menyelesaikan masalah di daerah itu.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi dan Pusat harus memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Nduga untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi dengan cara dan budaya lokal yang ada.
“Ya, Pemerintah pusat tolong kasih mereka (Pemkab Nduga, red) kesempatan untuk menyelesaikan konflik di daerahnya dengan gaya dan cara mereka. Dengan kesempatan yang ada, mereka mampu atau tidak, kita lihat dulu 2 – 3 bulan kedepan,”  ungkap Namantus kepada wartawan di gedung DPR Papua, Kota Jayapura, Selasa (3/3/2020).
Dikatakan, selama ini setiap permasalahan yang terjadi di Nduga, Pempus langsung intervensi melalui pendekatan militer.
“Jadi, setiap permasalahan di Kabupaten Nduga langsung Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua turun tangan melalui pendekatan militer. Kita coba berikan kewenangan dengan kearifan lokal yang ada. Selama inikan Pemkab Nduga dianggap tidak bisa. Jadi, kalau mereka mampu selesaikan, kita berikan kewenangan terus tapi kalau tidak mampu baru Pemerintah Pusat turun tangan,” sambung Namantus .
Masih menurutnya, akar persoalan di Kabupaten Nduga ini besar tapi hari ini tugas Pemerintah itu melindungi rakyat.
“Kita bicara dari sisi kemanusiaan, Â jadi kita tidak mau ada manusia di Nduga yang jadi korban baik itu masyarakat non Papua, OAP maupun TPN OPM dan TNI – Polri,” ujarnya.
Politisi muda ini mengatakan DPR Papua sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan untuk beberapa daerah yang terjadi konflik.
“Kita baru kemarin bentuk pansus kemanusiaan dengan harapan kita turun ke Nduga, kita lihat masalahnya kemudian kita pilah jika ada masalah yang Pemerintah daerah tidak bisa tangani itu dikembalikan ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Sebaliknya, kalau ada masalah yang bisa diselesaikan oleh Pemda maka kesempatan itu harus diberikan.
“Apa salahnya kita berikan kesempatan bagi mereka untuk kembalikan warga Kabupaten Nduga yang sudah mengungsi kemana – mana dengan cara dan gaya mereka sendiri,” sentilnya.
Namantus menjelaskan Pansus yang sudah dibentuk ini akan mendorong terus nilai kemanusiaan dengan mendata semua yang korban dari kejadian perang di Nduga ini.
“Nilai kemanusiaan itu penting, karena akibat dari perang Nduga ini sudah makan banyak korban. Karena manusia bukan hanya TPN OPM, TNI – Polri dan masyarakat tapi semua yang terlibat dalam masalah Nduga,” sambungnya.
Sebagai wakil rakyat, Namantus berharap tim pansus yang turun ke Nduga harus mendata sesuai keadaan riil di lapangan.
“Kita lihat masalah Nduga sudah terlalu banyak korban sehingga harus ada penanganan yang serius dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua tidak hanya dengan pendekatan militer,” tegasnya.
Kalau bisa, kata Namantus, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Nduga juga membentuk pansus kemanusiaan supaya data dari lapangan harus sinkron.
“Kita bentuk pansus ini supaya ada kerjasama Pemkab dan Dewan agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara budaya dan kearifan lokal di Nduga. Jangan dengan cara pendekatan militer terus karena nilai kemanusiaan itu yang kita kedepankan,” pungkasnya.
VER
