Koreri.com, Jayapura – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu petang (22/7) menggelar seminar berbasis internet atau Webinar bertajuk “Menyikapi Berakhirnya Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat 2021”.
Giat ini mengusung tema “Otonomi Khusus di Papua & Papua Barat Berlanjut atau Berhenti”.
Sejumlah pembicara dihadirkan seperti Wakil Ketua DPR-RI Dr. H. M. Azis Syamsuddin, dan Plh Sekda Papua DR. Muhammad Musa’ad, M.Si, Deputi VII Bidang Kominfotur Marsda TNI. Rus Nurhadi Sutedjo.
Kemudian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, SH, M.Si, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dan Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Andi Batara Lipu dan peserta webinar para Ketua PWI se-Indonesia.
Webinar yang pertama kalinya diadakan PWI Pusat bekerjasama dengan PWI Papua dan stakeholder ini didasari dinamika di tengah masyarakat Papua tentang keberlanjutan pemberlakuan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 pada dua provinsi d ujung timur Indonesia.
“Tahun 2021 Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir. Melihat dinamika yang tengah terjadi saat ini di dua wilayah apakah kebijakan itu perlu dilanjutkan? Bagaimana mengoptimalkan fungsi pengawasan terkait penggunaan Dana Otsus Papua?” ungkap Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari.
Oleh karenanya, lanjut dia, PWI Pusat sebagai salah satu organisasi wartawan yang ikut peduli tentang masa depan Papua dan Papua Barat tergerak untuk membuat Forum Diskusi Webinar dengan tema ini.
Sementara itu, Plt Sekretaris PWI Papua, Hans Bisay di sela-sela webinar mendorong agar sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu ditingkatkan.
Saling percaya antara pusat dan daerah sangat penting. Pasalnya dalam catatan pers Papua, kurang lebih 20 tahun Otsus dilaksanakan belum maksimal menyentuh kebutuhan dasar OAP.
Pada kesempatan tersebut, Hans juga mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Barat, para bupati-se-tanah Papua, DPRP Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat yang terus memperjuangkan perlindungan dan hak-hak hidup Orang Asli Papua (OAP).
VER
