Koreri.com, Keerom – Dewan Adat Keerom (DAK) menilai sejumlah persoalan yang terjadi di kabupaten itu mulai terkuak satu persatu hingga berdampak pada pelayanan publik di SKPD.
Sekretaris DAK, Laurensius Borotian, mengatakan Pemerintahan Kabupaten Keerom sampai dengan hari ini sedang mengalami mati suri, dimana semua aktivitas di SKPD tidak berjalan karena sejumlah kantor tutup.
“Persoalan tenaga kesehatan untuk hari ini, sebenarnya sudah sejak lama. Selama dua tahun insentif tenaga kesehatan belum dibayarkan sejak 2017-2018, kemudian insentif Covid-19 dari tenaga keseharan juga mengalami hal yang sama,” bebernya saat aksi pemalangan kantor Dinas Kesehatan Keerom, Selasa (22/9/2020).
Pemalangan kantor Dinkes ini masih satu mata rantai dengan belum dibayarnya hak-hak dari para pelayan kesehatan.
“Pelayanan hanya dapat kita temukan di Arso sedangkan di wilyah Waris, Senggi dan juga Web yang merupakan wilayah jauh untuk pelayananya tidak berjalan dengan baik,” akuinya.
Padahal wilayah-wilayah tersebut masuk dalam program afirmasi Presiden Joko Widodo yang mengucurkan anggaran sebesar 15 Miliar rupiah.
Untuk program afirmasi ini diakui Laurensius, bangunan puskesmasnya sangat megah namun khusus fasilitas untuk sejumlah puskesmas yang berada di wilayah jauh ini sangatlah tidak memadai.
Dikatakan, besaran dana 15 Miliar itu cukup besar untuk melengkapi bangunan dan juga fasilitas dari beberapa puskesmas dimaksud.
“Hanya pengelolaannya, tidak diberikan kewenangan ke puskesmas dan RSUD, dikarenakan kepala dinas sendiri yang tangani anggaran itu,” bebernya.
Selain itu, masalah pelayanan selalu menggunakan Covid-19 sebagai alasan tapi sampai dengan saat ini tim Covid-19 bubar secara diam – diam.
“Begitu juga persoalan mengenai rapid tes di Kabupaten Keerom dimana semuanya diarahkan ke apotik milik kepala dinas. Disini bisa kita lihat sendiri bahwa fasilitas umum digunakan kepala dinas untuk kepentingan pribadinya,” kembali bebernya.
Laurensius mengakui pula bahwa sisa dua bulan lagi Kabupaten Keerom akan memasuki tahapan Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan adanya persoalan-persoalan ini, diharapkan tidak sampai akan menggangu tahapan.
Ia berharap Bupati harus legowo dalam mengambil sikap, menurunkan Kepala Dinkes.
“Jika Bupati melindungi yang bersangkutan maka saya bisa menilai mengenai tindakan yang dilakukannya,” sambungnya.
Jika sejumlah persoalan yang ada tidak bisa ditangani lagi, maka Dewan adat meminta Bupati untuk segera menurunkan Kepala Dinas Kesehatan Keerom.
“Bupati jangan memberi perintah kepada Polres lalu dengan semena-mena membubarkan massa aksi demo akan tetapi sejumlah persoalan ini harus dikaji baik oleh Bupati dalam mengatasinya.
Karena tugas seorang pemimpin daerah dan pembina politik, sudah seharusnya legowo,. Jika Bupati tidak legowo maka sebenarnya ada persoalan dibalik ini, yang perlu dicermati bersama.
“Jika bupati tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius lagi dalam mengatasi sejumlah persoalan yang ada, Saya kira ini keadaannya akan terus berjalan dan situasi keamanan akan terganggu bahkan lebih parah lagi karena persoalan-persoalan ini berasal dari dalam daerah dan bukan dari luar daerah, sehingga dikuatirkan akan menganggu gelaran Pilkada,” pungkasnya.
OZIE
