• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Selasa, Maret 2, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
Home Lintas Peristiwa

DAK : Pemerintahan Kabupaten Keerom Saat Ini Mati Suri

23 September 2020
Di Lintas Peristiwa
0
DAK : Pemerintahan Kabupaten Keerom Saat Ini Mati Suri
Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Keerom – Dewan Adat Keerom (DAK) menilai sejumlah persoalan yang terjadi di kabupaten itu mulai terkuak satu persatu hingga berdampak pada pelayanan publik di SKPD.

Sekretaris DAK, Laurensius Borotian, mengatakan Pemerintahan Kabupaten Keerom sampai dengan hari ini sedang mengalami mati suri, dimana semua aktivitas di SKPD tidak berjalan karena sejumlah kantor tutup.

“Persoalan tenaga kesehatan untuk hari ini, sebenarnya sudah sejak lama. Selama dua tahun insentif tenaga kesehatan belum dibayarkan sejak 2017-2018, kemudian insentif Covid-19 dari tenaga keseharan juga mengalami hal yang sama,” bebernya saat aksi pemalangan kantor Dinas Kesehatan Keerom, Selasa (22/9/2020).

Pemalangan kantor Dinkes ini masih satu mata rantai dengan belum dibayarnya hak-hak dari para pelayan kesehatan.

“Pelayanan hanya dapat kita temukan di Arso sedangkan di wilyah Waris, Senggi dan juga Web yang merupakan wilayah jauh untuk pelayananya tidak berjalan dengan baik,” akuinya.

Padahal wilayah-wilayah tersebut masuk dalam program afirmasi Presiden Joko Widodo yang mengucurkan anggaran sebesar 15 Miliar rupiah.

Untuk program afirmasi ini diakui Laurensius, bangunan puskesmasnya sangat megah namun khusus fasilitas untuk sejumlah puskesmas yang berada di wilayah jauh ini sangatlah tidak memadai.

Dikatakan, besaran dana 15 Miliar itu cukup besar untuk melengkapi bangunan dan juga fasilitas dari beberapa puskesmas dimaksud.

“Hanya pengelolaannya, tidak diberikan kewenangan ke puskesmas dan RSUD, dikarenakan kepala dinas sendiri yang tangani anggaran itu,” bebernya.

Selain itu, masalah pelayanan selalu menggunakan Covid-19 sebagai alasan tapi sampai dengan saat ini tim Covid-19 bubar secara diam – diam.

“Begitu juga persoalan mengenai rapid tes di Kabupaten Keerom dimana semuanya diarahkan ke apotik milik kepala dinas. Disini bisa kita lihat sendiri bahwa fasilitas umum digunakan kepala dinas untuk kepentingan pribadinya,” kembali bebernya.

Laurensius mengakui pula bahwa sisa dua bulan lagi Kabupaten Keerom akan memasuki tahapan Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan adanya persoalan-persoalan ini, diharapkan tidak sampai akan menggangu tahapan.

Ia berharap Bupati harus legowo dalam mengambil sikap, menurunkan Kepala Dinkes.

“Jika Bupati melindungi yang bersangkutan maka saya bisa menilai mengenai tindakan yang dilakukannya,” sambungnya.

Jika sejumlah persoalan yang ada tidak bisa ditangani lagi, maka Dewan adat meminta Bupati untuk segera menurunkan Kepala Dinas Kesehatan Keerom.

“Bupati jangan memberi perintah kepada Polres lalu dengan semena-mena membubarkan massa aksi demo akan tetapi sejumlah persoalan ini harus dikaji baik oleh Bupati dalam mengatasinya.

Karena tugas seorang pemimpin daerah dan pembina politik, sudah seharusnya legowo,. Jika Bupati tidak legowo maka sebenarnya ada persoalan dibalik ini, yang perlu dicermati bersama.

“Jika bupati tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius lagi dalam mengatasi sejumlah persoalan yang ada, Saya kira ini keadaannya akan terus berjalan dan situasi keamanan akan terganggu bahkan lebih parah lagi karena persoalan-persoalan ini berasal dari dalam daerah dan bukan dari luar daerah, sehingga dikuatirkan akan menganggu gelaran Pilkada,” pungkasnya.

OZIE

Berita Terkait

Pemkab Keerom Berencana Manfaatkan Lahan Ubi Jalar di Arsopura

Pemkab Keerom Berencana Manfaatkan Lahan Ubi Jalar di Arsopura

6 November 2020

Koreri.com, Jayapura - Pemerintah Kabupaten Keerom akan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Papua seluas 10 hektare (ha) yang terletak di...

Demo Hari Kedua, Bupati Markum Belum Berani Temui Warga Keerom

DAK Minta Kejati Papua Tangkap Para Koruptor APBD Keerom

31 Oktober 2020

Koreri.com, Arso – Dewan Adat Keerom (DAK) meminta Kejaksaan Tinggi Papua untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi gila-gilaan yang terjadi...

Kemenkes RI Akui Pemkab Keerom Lalai Soal Pengusulan Alkes dan Mebel

Kemenkes RI Akui Pemkab Keerom Lalai Soal Pengusulan Alkes dan Mebel

16 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura - Kementerian Kesehatan RI menilai Pemerintah Kabupaten Keerom terlambat dalam pengusulan alat kesehatan (Alkes) dan peralatan mebel bagi...

Cari Solusi Pasca Kisruh Pengumuman CPNS Keerom, Ini 6 Poin Kesepakatan

7 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Kabupaten Keerom, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta pencaker melaksanakan rapat bersama pasca aksi protes pengumuman...

Wagub Papua ke Rumasukun : Selesaikan Masalah di Keerom !

Wagub Papua ke Rumasukun : Selesaikan Masalah di Keerom !

29 September 2020

Koreri.com, Jayapura – Wakil Gubernur Klemen Tinal, memerintahkan Penjabat Bupati Keerom DR. Ridwan Rumasukun untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam internal...

Bupati Markum Didemo, Ini Sorotan Masyarakat Adat Keerom

Bupati Markum Didemo, Ini Sorotan Masyarakat Adat Keerom

1 September 2020

Koreri.com, Arso - Puluhan masyarakat Kabupaten Keerom melakukan demo damai di kantor Bupati setempat, jalan Trans Papua, Arso, Senin (31/8/2020)....

Berita Selanjutnya
KKB Tembak Aparat TNI – Polri di Dalam Kota Sugapa

KKB Tembak Aparat TNI – Polri di Dalam Kota Sugapa

Rekomendasi

Kapolda Papua Minta Jajarannya Tingkatkan Kewaspadaan

Kapolda Papua Minta Jajarannya Tingkatkan Kewaspadaan

1 tahun ago
Perda Saham 4 Persen Dinilai Cacat Hukum, Haris Azhar : Itu Persekongkolan Untuk Korupsi

Perda Saham 4 Persen Dinilai Cacat Hukum, Haris Azhar : Itu Persekongkolan Untuk Korupsi

4 bulan ago

Populer

  • Inilah Sikap Gubernur Atas Insiden Yang Menimpa Mahasiswa Papua

    Penjelasan Gubernur Enembe Soal Dualisme Pelantikan Sekda Papua

    125 shares
    Share 50 Tweet 31
  • Dilantik Jadi Sekda Papua, Ini Pesan Mendagri Kepada Dance Flassy

    66 shares
    Share 26 Tweet 17
  • Pemprov Papua Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus 1,8 Triliun

    35 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Mendagri Lantik Sekda Definitif, Wagub Papua Lantik Penjabat Sekda

    29 shares
    Share 12 Tweet 7
  • KKB Tembak Personel TNI-Polri di Mile 53 Tembagapura

    24 shares
    Share 10 Tweet 6
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Serba-Serbi
  • Pemerintahan
  • Fokus
  • Pendidikan
  • Tekno
  • Sorotan
  • Olahraga
  • Internasional
  • Hukum & Kriminal
  • Inspirasi
  • Ekonomi
  • Kodam XVII Cenderawasih

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In