• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Minggu, April 11, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Sorotan
  • Fokus
  • Serba-Serbi
  • Pendidikan
  • Kodam XVII Cenderawasih
  • Tekno
  • Olahraga
  • Internasional
  • Hukum & Kriminal
  • Inspirasi
  • Ekonomi
Home Sorotan

APBD Papua Barat Tahun 2021 Sedang Dievaluasi Kemendagri

25 Februari 2021
Di Sorotan
0
APBD Papua Barat Tahun 2021 Sedang Dievaluasi Kemendagri

DPR Papuaa Barat dan Pemprov Papua Barat menyerahkan dokumen APBD Papua Barat tahun 2021 ke Dirjen Bidan Keuangan Daerah Kemendagri, Rabu (24/2/2021). (Foto : Ist)

Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com,Jakarta– Dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Wakil Ketua DPR Papua Barat H. Saleh Siknun,S.E kepada wartawan melalui telpon celulernya membenarkan penyerahaan dokumen APBD tahun 2021 kepada pemerintah pusat itu dalam rangka konsultasi program kerja.

Hadir dalam pertemuan konsultasi APBD tahun 2021, Wakil Ketua H. Saleh Siknun,S.E didampingi Ortis Fernando Sagrim,S.T, Febry Jein Andjar,S.E.,M.M, Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H, Ir Dominggus Urbon serta Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Drs Enos Aronggear.

“Papua Barat merupakan Provinsi terakhir yang menetapkan APBD tahun 2021 dan sudah dikonsultasikan ke Kemendagri” kata Saleh Siknun kepada media ini Rabu malam.

Dikatakan Wakil Ketua lembaga parlemen Papua Barat itu bahwa pihaknya sudah menyampaikan persoalan sistim informasi pemerintah daerah (SIPD) yang baru diuji coba tahun 2021.

Diakui Siknun bahwa Papua Barat selalu terlambat karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM)  dan terhambatnya jaringan Information technology (IT) sehingga menjadi kendala dalam proses pengimputan program kerja setiap OPD membutuhkan waktu yang tidak cukup.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat kedepan harus bekerja secara terintegral khususnya di bidang perencanaan dan penganggaran, dengan sistim SIPD ini juga diharapkan penganggaran dapat mengikuti perencanaan yang ada.” Harap Saleh.

Anggota fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Barat itu menuturkan, selama ini yang dilakukan penganggaran dulu barulah disusul dengan perencanaan, sehingga pemerintah ddaerah harus tegas sehingga tidak ada lagi saling melempar tanggung jawab.

Lebih lanjut dikatakan Saleh bahwa jika ada diklat atau pelatikan terkait dengan perubahan sistim penganggaran DPR Papua Barat juga dilibatkan dalam, sehingga bisa mengetahui sistim informasi tersebut dan pihaknya lebih muda untuk melakukan pengawasan anggaran.

‘Selama ini kita agak kesulitan sedikit untuk menyempaikan pokok-pokok pikiran, sehingga diharapkan dokumen APBD 2021 dievaluasi kemendagri setelah itu DPR-PB dan Pemprov duduk kembali karena ada beberapa pos anggaran yang mengalami penyesuaian, kaitannya dengan penganggaran untuk vaksin.” Jelasnya.

Ditambahkan Saleh Siknun bahwa APBD Papua Barat tahun 2021 ini akan dievaluasi kementrian dalam negeri diharapkan satu minggu sehingga program kerja segera dilaksanakan.

Sebelumnya DPR Papua Barat  telah menetapkan Pagu anggaran dari sisi pendapatan, Rp 6.830.068.181.373,00 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 412.577.256.373,00, pendapatan Rp 6.417.490.925.000.0.

Belanja sebesar Rp 7.827.517.657.00 terdiri dari belanja operasi Rp 3.219.940.543.621,00 kemudian belanja modal Rp 2.348.266.644.148,00 belanja tidak terduga Rp 158.659.452.009,00 dan belanja transfer sebesar Rp 2.100.651.045.202,00, sedangkan total surplus/ defisit sebesar Rp 997.449.476.607,00.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 997.449.478.628.00, sementara sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 927.449.478.628,00, jumlah pengeluaran pembiyaan Rp 0. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp 2.021.00.

“Ini terjadi kesalahan dalam penjumlahan sehingga angka terakhir berubah dari 7 menjadi 8, jadi total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2021 sebesar Rp 7.827.517.657.000” Kata Plt Kepala BPKAD Papua Barat Enos Aronggear.

KENN

Berita Terkait

DPR-PB Tetapkan APBD 2021 Sebesar Rp 8,8 Trilyun

DPR-PB Tetapkan APBD 2021 Sebesar Rp 8,8 Trilyun

18 Februari 2021

Koreri.com,Manokwari- Setelah melalui proses hearing antara pemerintah daerah dan komisi-komisi DPR Papua Barat untuk menempatkan kepentingan rakyat lebih dominan dalam...

Pendapatan Papua Barat Tahun 2021 Turun 12,5 Persen

Pendapatan Papua Barat Tahun 2021 Turun 12,5 Persen

4 Februari 2021

Koreri.com, Manokwari - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) mulai membahas dokumen kebijakan umum anggaran – prioritas plafon anggaran...

Pemerintah dan DPR Papua Barat Hasilkan 6 Regulasi

Pemerintah dan DPR Papua Barat Hasilkan 6 Regulasi

4 Februari 2021

Koreri.com, Manokwari - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) bersama Pemerintah Daerah setempat menghasilkan 6 Rancangan regulasi yang akan...

CPNS Formasi 2018 Bermasalah, Pemprov Papua Barat Gelar Rakor

CPNS Formasi 2018 Bermasalah, Pemprov Papua Barat Gelar Rakor

22 Januari 2021

Koreri.com, Manokwari - Proses calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2018 Provinsi Papua Barat hingga awal 2021 masih bermasalah. Untuk...

Pemprov Papua – PB Teken MoU Implementasi e-Goverment

Pemprov Papua – PB Teken MoU Implementasi e-Goverment

4 Juli 2019

Koreri.com, Jayapura - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat (PB) resmi menjalin kerjasama implementasi e-Government. Dalam hal ini, mendukung...

Gedung Kementrian Dalam Negeri RI, Jakarta

Soal Wabup Keerom, Tinggal Tunggu SK Mendagri

24 Januari 2019

Koreri.com, Jayapura (24/1) – Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP, MKP, M.Si mengatakan SK Wakil Bupati (Wabup) Keerom...

Berita Selanjutnya
Jelang Purna Tugas, Satgas Kala Hitam Beri Ukiran Kaligrafi kepada Tokoh Agama

Jelang Purna Tugas, Satgas Kala Hitam Beri Ukiran Kaligrafi kepada Tokoh Agama

Rekomendasi

Cegah Covid -19, Binmas Polda Papua Olahraga Bersama Warga Warbo

Cegah Covid -19, Binmas Polda Papua Olahraga Bersama Warga Warbo

10 bulan ago
Momen Sumpah Pemuda 92, Merah Putih Berkibar di Batas RI-Australia

Momen Sumpah Pemuda 92, Merah Putih Berkibar di Batas RI-Australia

5 bulan ago

Populer

  • KKB Bakar Sekolah dan Rumah Guru di Puncak, Ini Kronologisnya

    227 shares
    Share 91 Tweet 57
  • Dewan Gereja Papua Keluarkan 9 Poin Himbauan, Ini Isinya

    55 shares
    Share 22 Tweet 14
  • Masyarakat Minta Kios Pos 4 Polsek Tembagapura Ditutup Hari Minggu, Ini Alasannya

    34 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Penyerahan DPA Papua Barat 2021 Ditunda, Ini Penjelasan Wagub

    85 shares
    Share 34 Tweet 21
  • Puluhan Pegawai Teladan di RSUD Jayapura Terima Penghargaan

    27 shares
    Share 11 Tweet 7
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In