Koreri.com, Manokwari– Pemerintah Provinsi Papua Barat atau eksekutif diminta untuk dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran (POKIR) legislatif yang merupakan aspirasi melalui penjaringan dewan dari masyarakat akar rumput.
Ketua DPR Papua Barat Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP mengatakan, hal ini perlu ditegaskan karena selama ini pokok pikiran anggota DPR-PB tidak diakomodir dalam RKA maupun dokumen APBD.
“Menindaklanjuti Musrembang RKPD tahun 2022 maka kami duduk sama-sama dengan semua anggota DPR-PB untuk menyamakan persepsi dalam hal semua anggota dewan bisa menyusun Pokirnya dalam aplikasi SIPD dan dalam pengimputannya akan didampingi lima staf setwan,” kata Ketua DPR-PB Orgenes Wonggor kepada awak media usai memimpin rapat internal dewan di Ruang Royal 3 Lantai 4 Aston Niu Manokwari, Rabu (21/4/2021). 
Menurut Wonggor dalam penyusunan rencana program kerja konteksnya cukup luas sedangkan aspirasi yang dirampung setiap anggota tidak ada batasan sehingga diharapkan aspirasi yang sudah dimasukan harus diakomodir dalam program tahun berjalan.
“Itu jadi persoalan karena itu kita semacam ada pembatasan begitu, artinya setiap anggota dewan ada batasnya program dalam pokir sekian untuk dimasukan dalam aspilkasi daripada susun program banyak kemudian dalam kenyataan tahun berjalan tidak diakomodir, kita merasa apa yang perjuangan tidak diakomodir akan menjadi masalah,” ujar politisi golkar itu.
Orgenes Wonggor berharap kepada Gubernur dan TAPD untuk menyampaikan program-program mana saja yang diprioritaskan, kemudian satu anggota dewan mengusulkan berapa program yang ada dalam pokir, serta harus ada jaminan program tersebut bisa dijawab dalam dokumen APBD tahun berjalan.
“Untuk kejelasan dari maksud kami maka besok (Kamis) kami akan undang TAPD untuk menyampaikan persepsi kami ini, supaya bisa diketahui dari mereka hasilnya seperti apa,” pungkasnya.
KENN
