Koreri.com, Tiakur – Duta Perangi Stunting (Parenting) Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad, menghadiri pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Senin (25/10/2021).
Dilakukannya pertemuan monev agar bisa mengetahui kemajuan, permasalahan dan keberhasilan percepatan penurunan stunting serta memberikan umpan balik.
“Setiap tahun juga dilakukan Penilaian Aksi Konvergensi terhadap semua kabupaten/kota lokus stanting, sesuai mekanismenya dan hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri,” terang istri Gubernur Maluku ini.
Widya menegaskan, pihaknya akan kompromi dengan sistem program kerja yang tidak mementingkan ego sektoral dan program agar selalu fokus pada sasaran. Sinergi dan sinkronisasi juga menjadi kata kunci agar tingkat pencegahan dan penangulangan stunting di MBD maupun daerah lainnya kian efisien dan efektif.
“Sebagai Ina Latu Maluku, mari kita hilangkan ego program dan ego sektoral. Kita harus bekerjasama agar indikator capaian Stunting dapat lebih ditingkatkan lagi. Dengan komitmen dan kerja keras, Bumi Kalwedo dapat terbebas dari banyak masalah termasuk tingginya angka stunting,” tegasnya.
Duta Perangi Stunting merupakan mitra pemerintah. Itu berarti, pihaknya akan selalu mendukung dan bekerjasama dengan OPD, serta ikut mendorong pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
“Atas dasar itu, mari kita perangi stunting untuk mewujudkan anak-anak Bumi Kalwedo menjadi generasi unggul dan berprestasi,” tandasnya.
Ketua TP-PKK Maluku ini menjelaskan, Presiden Jokowi menargetkan tahun 2024 prevalensi Stunting turun hingga 144. Target yang cukup besar, sehingga untuk menata kelembagaan dan mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting.
Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana dalam pedoman, dinyatakan bahwa bukan hanya di tingkat kabupaten, tetapi kecamatan maupun desa/ kelurahan harus membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Harapannya rekomendasi yang disampaikan saat kunjungan ke kabupaten lokus stunting maupun rekomendasi yang disampaikan Tim Panelis Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting, dapat diperhatikan dan merupakan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Maluku.
Usai menghadiri pertemuan Monev, Widya berkesempatan ikut menyerahkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku berupa 9 paket sarana budidaya rumput laut senilai Rp. 540 juta, bagi 9 Pokdakan di Pulau Marsela, Wetang dan Luang, Kabupaten MBD.
Juga beberapa bantuan lainnya dari OPD lingkup provinsi yakni Dinas Kesehatan, Biro Kesra, BKKBN, PMD, Ketahanan Pangan, Sosial dan Dinas Kelautan/Perikanan.
BKL
