Opini  

Politik Pembangunan dan Dinamika Pro Kontra Pemekaran Papua

Anggota DPR Papua Barat Agustinus R. Kambuaya,.SIP.(Foto : Istimewa)

Oleh Agustinus R. Kambuaya

Pro dan kontra soal Pemekaran berlanjut pada aksi masa. Masyarakat Papua seolah terbelah kedalam dua kelompok pro dan kontra. Dinamika ini cukup hanggat dan tinggi. Berbagai macam arus atau ragam pikiran mencoba menjelaskan dinamika ini. Baik dari Aspek politik, Konflik,  undang- Undang  pemerintahan.

Semua dinamika pemikiran ini kita terima sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi kita. Namun dalam memandang dinamika ini kita perlu pula Mendudukan arus pemikiran ini dalam titik keseimbangan yang baik agar tidak terjadi benturan sosial dan Konflik Horisontal yang meluas.

Banyak Referensi Termasuk Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) menjelaskan dalam Buku Papua Road Map serta hasil-hasil penelitian lainnya menununjukan bahwa dinamika Pembangunan Papua dan Konflik adalah dua sisi yang berbeda. Konflik berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM Masa lalu termasuk didalamnya persoalan sejarah dan politik. Sementara dinamika Pembangunan berkaitan dengan disparitas atau ketimpangan Pembangunan Papua.

Hadirnya otsus sebagai payung hukum dan kebijakan khusus di harapkan bisa mengatasi ketimpangan tersebut. Dua puluh tahun (20) Perjalanan Otsus menghasilkan banyak perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik. Meski demikian juga terdapat banyak persoalan-persoalan yang belum tuntas. Baik marginalisasi orang Papua. Arus migrasi yang deras serta tersingkirnya OAP Dalam ruang ekonomi dan Pentas politik lokal.

Tingkat kemiskinan di Papua masih jadi yang tertinggi di Indonesia per Maret 2021. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di provinsi paling timur tersebut mencapai 26,86% atau 920 ribu jiwa dari total penduduk.

Sementara Provinsi Papua Barat,

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Papua Barat mencapai 221.290 orang. Jumlah ini meningkat 1,01% dari 219.070 orang pada Maret 2021. Meski jumlah penduduk miskin meningkat, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat turun menjadi 21,82%.Situasi ini menghasilkan dua sisi atau realitas sosial.

Masih banyak orang Papua yang meras hak-hak sosial ekonomi dan politik yang belum terjawab. Marjinalisasi di bidang politik, Termasuk pula persoalan pelanggaran HAM Masa lalu dan saat ini yang belum mendapat perhatian khusus dan Serius. Mencermati dinamika politik dan Pembangunan ini kita Perlu Merumuskan menjadi dua soal yang perlu di kerjakan bersama.

Bahwa Masyarakat Papua Berhak Mendapatkan Pembangunan Dan Pelayanan  yang layak sebagai warga negara. Semua Proses Pembangunan kepada masyarakat Papua merupakan hak sebagai warga Negara yang perlu di penuhi kebutuhan dasarnya. Baik dalam system pemerintahan Provinsi Induk yang ada maupun Provinsi Pemekaran Yang Sedang di Rencanakan.

Baik ada Pemekaran maupun tidak adanya Pemekaran, pelayanan kepada orang Asli Papua Menjadi hal yang mutlak sesuai dengan amanat undang-undnag dasar Amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalamPasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaanfasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Soal Kedua Adalah Bahwa Dinamika Konflik Politik Yang Terjadi yang bisa kita defenisikan terminologi kiri Pro Papua dan kontra kepada Negara adalah Soal dan  tantangan  yang perlu di pecahkan oleh negara melalui dialog dan lain sebagainya. Bahwa Konflik Panjang yang mengakibatkan korban disisi Pemerintah  (Anggota TNI/ POLRI) Dan Orang Papua Kontra Perlu di akhir. Kita menghendaki cara-cara damai, Demokratis dan dialog dalam menyelesaikan setiap hal. Baik politik, baik sejarah serta HAM Perlu di carikan ruang yang terpisah untuk di selesaikan.

Sementara Pembangunan Dan Kesejahteraan kepada orang Asli Papua Harus Terus Kita Usahakan untuk menciptakan masyarakat yang adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat dalam derajat kesejahteraan yang wajar.

Orang Papua Harus di Bangun secara sunguh-sunguh baik adanya Pemekaran maupun tidak adanya Pemekaran sebagai bentuk pemenuhan hak Warga Negara state obligation.