• Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Koreri Trans Media
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
  • Misteri
No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
  • Misteri
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
  • Lintas Peristiwa
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
  • Misteri

Politik Pembangunan dan Dinamika Pro Kontra Pemekaran Papua

15 Maret 2022
0 0
0
Anggota DPR Papua Barat Agustinus R. Kambuaya,.SIP.(Foto : Istimewa)

Anggota DPR Papua Barat Agustinus R. Kambuaya,.SIP.(Foto : Istimewa)

10
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Oleh Agustinus R. Kambuaya

Pro dan kontra soal Pemekaran berlanjut pada aksi masa. Masyarakat Papua seolah terbelah kedalam dua kelompok pro dan kontra. Dinamika ini cukup hanggat dan tinggi. Berbagai macam arus atau ragam pikiran mencoba menjelaskan dinamika ini. Baik dari Aspek politik, Konflik,  undang- Undang  pemerintahan.

Semua dinamika pemikiran ini kita terima sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi kita. Namun dalam memandang dinamika ini kita perlu pula Mendudukan arus pemikiran ini dalam titik keseimbangan yang baik agar tidak terjadi benturan sosial dan Konflik Horisontal yang meluas.

Banyak Referensi Termasuk Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) menjelaskan dalam Buku Papua Road Map serta hasil-hasil penelitian lainnya menununjukan bahwa dinamika Pembangunan Papua dan Konflik adalah dua sisi yang berbeda. Konflik berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM Masa lalu termasuk didalamnya persoalan sejarah dan politik. Sementara dinamika Pembangunan berkaitan dengan disparitas atau ketimpangan Pembangunan Papua.

Hadirnya otsus sebagai payung hukum dan kebijakan khusus di harapkan bisa mengatasi ketimpangan tersebut. Dua puluh tahun (20) Perjalanan Otsus menghasilkan banyak perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik. Meski demikian juga terdapat banyak persoalan-persoalan yang belum tuntas. Baik marginalisasi orang Papua. Arus migrasi yang deras serta tersingkirnya OAP Dalam ruang ekonomi dan Pentas politik lokal.

Tingkat kemiskinan di Papua masih jadi yang tertinggi di Indonesia per Maret 2021. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di provinsi paling timur tersebut mencapai 26,86% atau 920 ribu jiwa dari total penduduk.

Sementara Provinsi Papua Barat,

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Papua Barat mencapai 221.290 orang. Jumlah ini meningkat 1,01% dari 219.070 orang pada Maret 2021. Meski jumlah penduduk miskin meningkat, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat turun menjadi 21,82%.Situasi ini menghasilkan dua sisi atau realitas sosial.

Masih banyak orang Papua yang meras hak-hak sosial ekonomi dan politik yang belum terjawab. Marjinalisasi di bidang politik, Termasuk pula persoalan pelanggaran HAM Masa lalu dan saat ini yang belum mendapat perhatian khusus dan Serius. Mencermati dinamika politik dan Pembangunan ini kita Perlu Merumuskan menjadi dua soal yang perlu di kerjakan bersama.

Bahwa Masyarakat Papua Berhak Mendapatkan Pembangunan Dan Pelayanan  yang layak sebagai warga negara. Semua Proses Pembangunan kepada masyarakat Papua merupakan hak sebagai warga Negara yang perlu di penuhi kebutuhan dasarnya. Baik dalam system pemerintahan Provinsi Induk yang ada maupun Provinsi Pemekaran Yang Sedang di Rencanakan.

Baik ada Pemekaran maupun tidak adanya Pemekaran, pelayanan kepada orang Asli Papua Menjadi hal yang mutlak sesuai dengan amanat undang-undnag dasar Amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalamPasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaanfasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Soal Kedua Adalah Bahwa Dinamika Konflik Politik Yang Terjadi yang bisa kita defenisikan terminologi kiri Pro Papua dan kontra kepada Negara adalah Soal dan  tantangan  yang perlu di pecahkan oleh negara melalui dialog dan lain sebagainya. Bahwa Konflik Panjang yang mengakibatkan korban disisi Pemerintah  (Anggota TNI/ POLRI) Dan Orang Papua Kontra Perlu di akhir. Kita menghendaki cara-cara damai, Demokratis dan dialog dalam menyelesaikan setiap hal. Baik politik, baik sejarah serta HAM Perlu di carikan ruang yang terpisah untuk di selesaikan.

Sementara Pembangunan Dan Kesejahteraan kepada orang Asli Papua Harus Terus Kita Usahakan untuk menciptakan masyarakat yang adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat dalam derajat kesejahteraan yang wajar.

Orang Papua Harus di Bangun secara sunguh-sunguh baik adanya Pemekaran maupun tidak adanya Pemekaran sebagai bentuk pemenuhan hak Warga Negara state obligation.

Share4Tweet3Send

Berita Terkait

Papua Penting Untuk Side G-20, Pulihkan Ekonomi Global

Papua Penting Untuk Side G-20, Pulihkan Ekonomi Global

10 Juni 2022
Aparat Kepolisian Agar Tidak Bertindak Represif Terhadap Aspirasi Masyarakat

Aparat Kepolisian Agar Tidak Bertindak Represif Terhadap Aspirasi Masyarakat

4 Juni 2022
KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Intan Jaya, Dua Warga Sipil Dianiaya

Pembangunan Bukan Jawaban Untuk Akhiri Konflik di Papua

19 April 2022
Dinamika Pembangunan dan Politik Papua

Dinamika Pembangunan dan Politik Papua

11 Maret 2022
KNPI Laboratorium Pemimpin Muda

KNPI Laboratorium Pemimpin Muda

3 Maret 2022
Paradigma Baru dalam Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan

Paradigma Baru dalam Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan

22 Februari 2022
Bio-Diesel Indonesia, Mesin Diesel Berstandar EURO 4 dan Environmental Cost

Bio-Diesel Indonesia, Mesin Diesel Berstandar EURO 4 dan Environmental Cost

6 Desember 2021
Masyarakat dan Hutan Adat Harus Dilindungi

Masyarakat dan Hutan Adat Harus Dilindungi

18 November 2021
Bijaksana Dalam Penggunaan Sumber Daya Alam

Bijaksana Dalam Penggunaan Sumber Daya Alam

8 November 2021
OPINI : Politik Hukum UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang OTSUS Papua dan Rancangan PP Tentang Kewenangan dan Keuangan

OPINI : Politik Hukum UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang OTSUS Papua dan Rancangan PP Tentang Kewenangan dan Keuangan

23 September 2021
Berita Lainnya

Instagram Feed

Ikuti Kami

  • Koreri.com, Jayapura – Kabupaten Mimika dan Nabire saling rebut ibukota Provinsi Papua Tengah yang akan disahkan Rancangan Undang-Undang pembentukan tiga Provinsi Papua di Papua pada tanggal 30 Juni 2022.
Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan RUU pemekaran tiga Provinsi baru di Papua segera disahkan namun hingga saat ini masih terjadi masalah tarik menarik untuk ibukota Provinsi Papua Tengah antara Timika atau Nabire.
Dikatakan, masalah ibukota Provinsi Papua Tengah dikembalikan kepada seluruh Bupati se-Wilayah Meepago untuk bermufakat bersama masyarakat menentukan Timika atau Nabire yang jadi ibukota provinsi baru.
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
#nabire 
#timika 
#papuatengah 
#otsus 
#otsuspapua 
#otsusjilid2 
#daerahotonomibaru
  • Segera tayang, survei elektabilitas calon Biak 01 - 2024.
Cerdas memilih bersama Koreri.com!
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
#biaknumfor 
#biak
  • Koreri.com, Jakarta – Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia diminta untuk tidak mengadu masyarakat adat di Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni dengan menghadirkan investor Pupuk Kaltim.
Pasalnya, investasi Pupuk Kaltim ini sejak awal telah dilakukan di Kabupaten Teluk Bintuni namun karena ada pertimbangan pelabuhan maka dipindahkan ke Fakfak.
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
#pupukkaltim 
#fakfak 
#telukbintuni 
#sase 
#syamsudinseknun
  • Koreri.com, Timika – Sekertaris umum organisasi Kaum Intelektual Amungsa atau yang biasa di singkat OKIA, Fransiskus Kemong berserta pimpinan organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Mimika menggelar pertemuan diskusi di Warkop Daeng di jalan Kartini.
Adapun pimpinan OKP yang hadir antara lain KNPI DPC Kwamki Narama, Kamgas, GMNI, PSP, HMI, PMII, OKIA, APK, IPKN, The Macz dan PMI.
“Forum ini dibuat agar menjadi wadah para pemuda dalam menyampaikan ide gagasan yang solutif serta menjadi rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mimika.” Terang Frans Kemong
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
#mimika
#timika
Currently Playing

Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Raja Waesamu Resmi Ditahan

Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Raja Waesamu Resmi Ditahan

Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Raja Waesamu Resmi Ditahan

Hukum dan Kriminal
Setelah Timika, PFA Cari Bakat Siap Menyapa Putra Merauke

Setelah Timika, PFA Cari Bakat Siap Menyapa Putra Merauke

Olahraga
DPW Papua Barat Usul Ganjar, Prananda dan SYL Capres RI 2024

DPW Papua Barat Usul Ganjar, Prananda dan SYL Capres RI 2024

Politik
Pansus LKPJ DPRD Biak Gelar RDP Dengan Sejumlah OPD

Pansus LKPJ DPRD Biak Gelar RDP Dengan Sejumlah OPD

Politik

Berita Populer

  • Wali Kota Sorong Sentil 12 Legislator Dalam Sambutan, AG : Itu Tidak Etis

    Wali Kota Sorong Sentil 12 Legislator Dalam Sambutan, AG : Itu Tidak Etis

    24 shares
    Share 10 Tweet 6
  • Waterpauw Tegaskan Segera Diproses SK 731 CPNS

    19 shares
    Share 8 Tweet 5
  • Kecam Komisi II DPR RI Soal Ibukota Papua Tengah, Ini Pernyataan Tegas FPHS Tsingwarop

    30 shares
    Share 12 Tweet 8
  • Karo Kesra Papua Barat Bantah Pernyataan PA GMNI PB

    15 shares
    Share 6 Tweet 4
  • Kasihiw Tegaskan, KI Teluk Bintuni Terus Berlanjut Dengan Skema KPBU

    15 shares
    Share 6 Tweet 4
  • Kabar Gembira Bagi 512 Tenaga HONDA Papua Barat

    13 shares
    Share 5 Tweet 3
  • Mabuk Berat Bawa Motor Lalu Baku Tabrak di Jalan Ringroad Jayapura, 2 Nyawa Melayang

    48 shares
    Share 19 Tweet 12
  • KKB Kembali Tebar Teror, Satu Warga Deiyai Tewas Ditembak

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Mabuk Bawa Motor, Pemotor di Jayapura Nyawa Melayang

    5 shares
    Share 2 Tweet 1
  • NasDem Siapkan Infrastruktur Partai Hadapi Verifikasi Hingga Strategi Pilgub PBD

    4 shares
    Share 2 Tweet 1
Koreri Trans Media

© 2017 - 2022 Koreri.com | All Rights Reserved

Navigasi

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

Gabung Bersama Kami

No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
  • Misteri

© 2017 - 2022 Koreri.com | All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist