Koreri.com, Manokwari – Wali Kota Sorong Drs Ec Lambertus Jitmau, M.M secara resmi melepas 108 orang calon jamaah haji asal kota Sorong untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci,
Proses pelepasan 108 jemaah haji ini berlangsung di Aula Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat, Senin (27/6/2022).
Dalam sambutannya Lambertus Jitmau sempat menyentil 12 legislator Papua Barat dari daerah pemilihan Papua Barat II (Kota Sorong) karena selama ini tidak pernah memperjuangkan anggaran untuk Kota Sorong.
Dalam pernyataan Wali Kota Sorong itu, nama Anggota DPR Papua Barat Abdullah Gazam disebut terus.
Atas pernyataan Walikota Sorong tersebut Abdullah Gazam yang kebetulan ikut hadir dalam acara pelepasan tersebut menyampaikan bahwa pernyataan Lambert Jitmau tersebut tidak beretika dan tidak mendasar.
“Iya saya sampaikan bahwa penyampaian Walikota tersebut sangat tidaklah etis dan tidak mendasar karena beliau melontarkan pernyataan tersebut tidak pada tempatnya. Kalau memang ada sentimen pribadi mestinya pada tempatnya, tapi karena beliau sudah menyampaikan di depan forum terbuka itu secara tidak langsung beliau sengaja mengajak perang dengan kami anggota DPR PB khususnya dapil kota Sorong karena ini berhubungan dengan nama baik kami,” jelas Abdullah Gazam dalam siaran persnya yang diterima media ini, Senin sore.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat ini curiga pernyataan Wali Kota itu berkaitan dengan lontaran kerasnya soal TPP pegawai kota Sorong yang beberapa waktu lalu sempat viral di media.
Mestinya sebagai seorang bapak yang bijak harusnya bersyukur karena ada seorang sahabat baik yang mengingatkan beliau tentang hal itu, karena Gazam punya prinsip menganggap Lambert Jitmau adalah sahabat maka tidak selalu dipuji tapi kalau ada yang salah maka katakan salah.
“Tapi kalau pernyataan saya itu juga dianggap salah ya sudahlah tidak terlalu penting juga bagi saya kok, nanti kita lihat di 2024 saja,” tegas Gazam yang juga ketua DPW PKB Papua Barat dan Pendiri Yayasan Atap Senja Papua tersebut.
Terkait dengan pernyataan Wali Kota bahwa DPR Papua Barat tidak pernah bawa uang dari provinsi di Kota Sorong, sambung Abdullah Gazam selama ini banyak program pro rakyat yang setiap saat diturunkan tepat sasaran menyasar mereka-mereka yang membutuhkan apakah itu bukan uang dari provinsi kah, tanya Gazam dengan nada kesal.
Lanjut AG sapaan akrabnya mengatakan, lalu anggaran mana yang beliau (Walikota) maksud?
Kalau soal anggaran TPP kan sudah jelas sumber uangnya yang diatur dalam regulasi PP serta peruntukannya pun sudah sangat jelas diatur bahkan informasi yang diterima dari beberapa anggota DPRD Kota Sorong bahwa setiap tahun anggaran sudah dibahas dan sudah disetujui serta ditetapkan anggarannya lalu kenapa tidak dieksekusi kepada mereka para pegawai.
“Ataukah yang beliau maksud anggaran haji karena bertepatan dengan momen pelepasan haji tadi? Nah itu tidak ada hubungan dengan kami di provinsi karena yang namanya anggaran haji itu menjadi tanggung jawab siapapun yang mau naik haji, terkecuali biaya operasional lain di luar dari pada itu,” jelas Gazam.
KENN
