Koreri.com, Manokwari – Rapat kerja (Raker) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) dengan pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Manokwari, pihak SPBU Arkuki, SPBU Jalan Baru dan Sowi menghasilkan 3 kesimpulan sebagai langkah awal yang ditindaklanjuti.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, S.IP yang memimpin langsung rapat kerja tersebut didampingi Wakil Ketua I Ranley H. L. Mansawan, S.E, Sekretaris Komisi IV Matius Menteng, S.T serta dua anggota dewan masing-masing Ir Yohanes Edong Rumising dan Albertina Mansinam, S.H mendengar presentase dari Sales Brand Manager Rayon 2 Papua Barat Muh. Bisma Abdillah.
Kemudian persoalan yang dihadapi pihak SPBU Arkuki, SPBU Jalan Baru dan Sowi, Kabupaten Manokwari.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, S.IP dalam keterangan persnya kepada wartawan mengatakan bahwa kesimpulan itu untuk mencoba mengantisipasi terjadinya antrean BBM bersubsidi di ibukota Provinsi Papua Barat ini.
Dikatakan Wonggor, pertama memberikan kesempatan kepada PT Pertamina Patra Niaga bersama pihak SPBU untuk menyelesaikan persoalan antrean yang panjang secara bertahap.
Secara teknisnya akan dikomunikasikan antara pihak pertamina dan SPBU, kemudian SPBU diminta untuk dibuka setiap hari melayani masyarakat, karena kendaraan dari Kabupaten Pegaf juga mengisi BBM Subsidi di Manokwari.
“Artinya kita lihat dalam 1 bulan kedepan apakah antrean BBM Subsidi ini berkurang atau bagaimana begitu, akan dievaluasi lagi,” jelas Orgenes Wonggor kepada wartawan usai memimpin rapat kerja di Ruang Royal 3 Lantai 4 Aston Niu Manokwari, Kamis (18/8/2022).
Kedua, komisi IV DPR Papua Barat akan mengundang Dinas ESDM Papua Barat dan BPH Migas untuk dengar pendapat bersama (hearing) pada Selasa (23/8/2022).
Hearing ESDM dan BPH Migas bukan saja di Provinsi tetapi juga Kementerian untuk memperjelas kuota BBM subsidi yang masuk di Papua Barat sehingga tidak mengakibatkan terjadi antrean panjang di SPBU karena sebabkan macetnya arus lalu lintas pada ruas jalan utama Ibukota Provinsi.
“Karena pihak pertamina menjelaskan kuota BBM Subsidi di Papua Barat sudah berkurang, kemudian kuotanya ditentukan BPH Migas, dimana pihak BPH Migas mendapat data dari Pemerintah Daerah melalui Dinas ESDM,” ujar Wonggor.
Selanjutnya poin ketiga, DPR Papua Barat secara kelembagaan akan menyurati Kapolda Papua Barat untuk menugaskan personilnya untuk melakukan pengawasan antrean kendaraan BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Manokwari.
“Secara resmi kami DPR Papua Barat menyurati Polda supaya menugaskan personilnya agar siapa yang bermain baik sopir maupun petugas SPBU, apabila sudah ada pihak keamanan langsung bisa tangkap,” sahutnya.
Wonggor optimis jika ketiga kesimpulan tersebut didukung dan dilaksanakan para pemangku kepentingan maka dapat membantu memutus antrean panjang di SPBU.
Sales Brand Manager Rayon 2 Papua Barat Muh. Bisma Abdillah memastikan di semua lembaga penyalur BBM bersubsidi ada permainan.
“Di kota pun ada tapi kita semaksimal mungkin selalu melakukan pembaharuan sistem penyaluran seperti program subsidi tepat sasaran, itu yang terbaru diterapkan dan kita jaga ketat,” jelas Bisma.
KENN
