Koreri.com, Manokwari – Kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan saat ini terbilang masih relatif lemah, karena diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan.
Pengakuan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dr Nathaniel D. Mandacan, M.Si saat memimpin forum group discussion bahas Analisis Standar Belanja (ASB) daerah sebagai standar perencanaan anggaran belanja tahun 2023 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (12/9/2022).
Sekda menyebutkan ASB merupakan salah salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja.
“Pengeluaran (penggunaan) anggaran daerah harus berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja,” ujarnya.
Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD), kata Mandacan, menduduki posisi penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam penyusunannya diperlukan dasar yang kuat.
Dia mengatakan, ASB adalah standar yang akan digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran.
“Apa yang kita hasilkan dalam FGD ini akan masuk dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sehingga harus dihitung secara detail satuan belanja baik fisik dan non fisik,” lanjut dia.
Dalam FGD tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat melibatkan Tim fasilitasi dari Universitas Gaja Mada, dan diikuti oleh 37 OPD dilingkup pemerintahan.
KENN
