Koreri.com, Jayapura – Penjabat Wali Kota Dr. Frans Pekey menyebutkan pertumbuhan penduduk dengan luas wilayah Kota Jayapura yang semakin sempit serta perluasan lahan pemukiman dengan tidak memperhatikan tata ruang menjadi penyebab banjir yang masih terus terjadi.
Hal ini disampaikannya saat membuka Workshop Pengendalian Banjir di Kota Jayapura yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), pimpinan instansi, akademisi, dan komunitas pecinta lingkungan di GSG Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (12/10/2022).
Menurut Pekey, seiring pertumbuhan penduduk Kota Jayapura yang sudah mencapai 368.538 jiwa pada 2022, dengan luas 940 ribu hektar memicu terjadinya pertumbuhan kawasan permukiman. Sehingga kemudian memicu banjir yang terus berulang pada 2007, 2015, 2019 dan 2022.
“Penanganan banjir dan longsor merupakan urusan bersama.
Workshop ini digelar agar memiliki pemahaman bersama dalam penanganan dan pengendalian bencana, keseimbangan daya tampung dan jumlah pendudukan sehingga banyak kawasan dibuka untuk aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan tanpa memperhatikan tata ruang,” katanya.
Selain itu juga kata Pekey, sistem drainase dan pembuangan sampah serta ketidaktaatan masyarakat baik membuang sampah dan pembukaan lahan juga menjadi penyebab banjir.
“Kami akan membentuk tim dengan mengeluarkan SK. Kami berharap dengan workshop ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas untuk rencana penanganan banjir dan longsor, sehingga masyarakat juga yang merasakan manfaatnya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J Rampi mengatakan, banjir terjadi karena meluapnya air pada palung air atau sungai sehingga tidak mampu menampung air.
“Daerah rawan banjir ada SMA Neger 4 Jayapura, SMK Negeri 5 Jayapura, kali acai, dan Pasar Youtefa serta daerah Organda, Kali Konya, Perumnas Tiga, kawasan RS Dok 2 Jayapura, APO, Bhayangkara, Angkasa, lembah sunyi hingga kawasan Buper di Distrik Heram,” rincinya.
Nofdi menjelaskan masih terjadinya banjir dan longsor karena belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui peduli bencana, tidak adanya area rawan bencana, warga masih membuang sampah tidak pada tempatnya, serta alih fungsi lahan dan perubahan iklim.
“Yang harus dilakukan untuk penanganan, seperti di kawasan Organda harus direlokasi. Di area SMA 4 Jayapura harus membuat saluran yang langsung ke laut, dan pembuatan tanggul sungai,” ujarnya.
Pemateri yang dihadirkan dalam Workshop ini, Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Rektor Uncen Jayapura, Kepala BWS Papua, perwakilan PUPR Papua, dan WALHI Papua.
SAV
